Jakarta - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Jawa Barat menargetkan meraih sebanyak 13 kursi DPR RI pada Pemilu 2009 mendatang.
"Target ini lebih banyak 10 kursi dari yang diraih pada Pemilu 2004 lalu, yang hanya 3 kursi," kata Ketua DPW PKB Jawa Barat, Helmy Faisal Zaini dalam acara peluncuran forum GEN 13 di Jakarta, Kamis.
Helmy mengatakan bahwa target 13 kursi di 13 daerah pemilihan di Jawa Barat, merupakan target yang realistis.
Dengan kata lain, katanya, satu dapil mendapat satu kursi. "Kami yakin target itu dapat tercapai," kata anggota Komisi VI DPR RI ini.
Sebagai upaya pencapaian target itu sendiri, sambung Helmy, DPW Jawa Barat meluncurkan forum GEN 13, yang merupakan salah satu wadah perkumpulan bagi kader-kader muda PKB.
Koordinator GEN 13 sendiri dipegang oleh artis Tengku Firmansyah dan sekretarisnya, penyanyi dangdut Gita KDI.
"Kami berharap, GEN 13 yang dipegang oleh dua sosok publik figur itu, dapat mendorong animo kalangan anak muda untuk bergabung di PKB," katanya.
Sementara, Tengku Firmansyah menjelaskan, GEN 13 merupakan kependekan dari "generasi 13". Wadah ini lahir dari kader-kader PKB yang kebetulan dalam Pemilu 2009 menempati nomor urut 13.
"Wadah ini lahir dari kesadaran untuk membangkitkan bangsa dari keterpurukan," katanya.
Beberapa program yang akan dilaksanakan GEN 13 sendiri, ujar suami artis Cindy Fatika Sari itu, di antaranya mendorong terjalinnya solidaritas untuk menyokong pendidikan bagi kalangan kurang mampu, dan menjalin jaringan antar organisasi untuk pemberantasan narkoba.
Selain itu, GEN 13 juga bertujuan mengapresiasi seni dan budaya untuk memperteguh kebhinnekaan, membangun jaringan antarpemuda sebagai upaya rekonsiliasi pemuda di masa depan.
"Dan yang tidak kalah penting adalah memperkuat wawasan kebangsaan sebagai basis nasionalisme yang kokoh dan bermartabat," kata Tengku. (antara)
Sabtu, 22 November 2008
Minggu, 16 November 2008
WORKSHOP PKB KOTA BOGOR
Sabtu, 15 November 2008 bertempat di Kawasan Villa Lotus - PUNCAK, DPC PKB Kota Bogor mengadakan workshop dan konsolidasi pkb kota bogor dlam kerangka pemenangan pemilu 2009. Hadir dalam workshop ini seluruh caleg DPRD Kota Bogor, Caleg Provinsi dan Caleg DPR RI. Juga hadir dalam acara ini, seluruh pengurus Anak Cabang PKB Se Kota Bogor, pengurus DPC, Lembaga Pemenangan Pemilu, Garda Bangsa, Laskar 13 serta jajaran pengurus PC NU Kota Bogor.
Acara ini diekmas dengan pengarahan, presentasi caleg dan perumusan masalah dan strategi masing-masing dapil. Acara dimulai tepat pukul 10.00 WIB dimulai dengan pembukaan oleh Ketua DPC PKB, Ir. Heri Firdaus dilanjutkan dangan tausiah syriah NU, KH A. Firdaus, dan pembacaan asmaaul husna & sholawatan oleh H Zaenal Arifin, yang juga caleg dari PKB Dapil IV, Bogor Barat. Setelah pembukaan selesai, dilanjutkan acara pembekalan. perama presentasi tentang kondisi dan strategi umum pemenangan pemilu kota bogor oleh Ketua DPC dilanjutkan oleh LPP DPW Jawa Barat, H. Zaifudin Zuhri, SH. Setelah itu dilanjutkan presentasi oleh Caleg DPR RI, H. Otong Abdurrahman.
Pak Otong, yang nota bene adalah orang PBNU menekannkan sekali bagaimana politik NU harus dijalankan. dan mereka berkeyakinan, hanyalah PKB yang mampu menyelamatkan politik NU. Karena sampai saat ini, hanya PKB yang telah berjuang di parlemen untuk kepentingan pesantren, umat NU di pedesaan dan penghormatan terhadap ulama.
Setelah jeda istrirahat untuk sholat & makan, dilanjutkan perumusan program kerja pemenangan pemilu per dapil yang dipandu oleh masing-masing korwil DPC. Dari hasil rembugan dan workshop ini, menambah optimisme bahwa PKB mampu memenangkan PEMILU di 2009. Target raihan suara adalah sekitar 50.000 yang sebanding dengan 6 kursi DPRD. target raihan paling besar dibebankan kepada Kecamatan Bogor Barat dan Tanah Sareal.
Senin, 10 November 2008
Menuju Kemenangan, DPP PKB Selenggarakan Simposium Nasional
JAKARTA—Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa dipastikan akan mengadakan acara Simposium Nasional di Balai Kartini , Jakarta Selatan 11 November mendatang. Direktur Eksekutif Lembaga Pemenang Pemilu Partai Kebangkitan Bangsa Abd. Kadir Karding saat diwawancara (07/11) tadi menegaskan akan mengadakan acara symposium yang akan membahas 13 Agenda kemandirian dan Kedaulatan Bangsa .” Sebagai komponen Bangsa, PKB memiliki peran yang strategis untuk berperan aktif mewujudkan cita-cita bangsa. Dan inilah momentum yang tepat untuk kembali mengarahkan visi dan misi bangsa ini menuju yang lebih baik. Ada 13 Agenda Kemandirian dan Kedaulatan Bangsa yang telah dirumuskan PKB, itu yang akan kami matangkan dan kami perjuangkan nantinya”, Ungkap Karding.
Lebih jauh Karding menambahkan, Simposium dipastikan akan dihadiri seluruh pengurus DPP PKB, para caleg DPR RI, DPR D Provinsi , pengurus DPW PKB Se Indonesia, Pengurus PBNU, pemerintah dan badan organisasi masyarakat. “ Bersama-sama kita akan kaji dan diskusikan agar 13 Agenda ini terlaksana dan mampu melahirkan program-program yang strategis dan kami yakin ini akan mendapat respon baik dan berbagai kalangan dan lapisan masyarakat”, katanya.
Sebagai Panitia penyelenggara symposium , Karding rencananya akan menghadirkan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai nara sumber utama yang akan membawakan materi kunci.
Berikut 13 Agenda Kemandirian dan Kedaulatan Bangsa :
1. Agenda Kedaulatan Ekonomi dan Pemberantasan kemiskinan (pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan untuk meningkatkan pemerataan, pengentasan kemiskinan dan stabilitas ekonomi jangka menengah dan panjang).
2. Agenda Kedaulatan Pangan, Pembaharuan Agraria dan Pembangunan Pedesaan (orientasi pemberian perlindungan terhadap usaha-usaha pangan nasional, pengembangan riset, tehknology transfer yang murah, missal, aplikatif, dan ekologis untuk meningkatkan kesejahteraan petani).
3. Agenda Perburuhan, Perumahan dan Kesejahteraan keluarga (orientasi mengagendakan peningkatan kualitas dan kesejahteraan burus serta penyediaan kebutuhan papan yang memadai dan terjangkau).
4. Agenda Kedaulatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (mengagendakan pengelolaan SDA untuk kepentingan orang banyak dan berorientasi jangka panjang lewat pemberdayaan, peningkatan efisiensi, dan ekonomi yang ramah terhadap lingkungan)
5. Agenda Kedaulatan energy dan Industri Strategis ( Mengagendakan pengembangan kemandirian energy jangka menengah dan panjang dengan penggalakan effisiensi dan eksplorasi, pengembangan kapasitas instru local untuk mengurangi ketegantungan terhadap asing).
6. Agenda Kedaulatan kelautan dan Pengembangan Wilayah ( Mengagendakan pemberdayaan kalautan jangka menengan dan panjang yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan domestic, peningkatan kesejahteraan nelayan, dan pengembangan ekonomi wilayah).
7. Agenda Penegakan Hukum , HAM dan Keadilan ( Mengagendakan reformasi hokum berbasis HAM dan keberpihakan hokum terhadap kaum marginal dan tertindas).
8. Agenda Pemberantasan Korupsi ( Mengagendakan melakukan peningkatan kapasitas pencegahan dan hukuman atas kasus Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme).
9. Agenda Reformasi Politik dan Birokrasi ( Mengagendakan melakukan reformasi pemerintahan yang stabil dan akuntable, serta birokrasi yang efisien dengan SDM yang berkualitas)
10. Agenda kedaulatan Pertahanan, Keamanan dan Hubungan Internasional ( Mengagendakan pengembangan system pertahanan keamanan yang sesuai dengan situasi Indonesia dan hubungan diplomasi yang bebas dan aktif).
11. Agenda Perempuan , Anak dan Pemuda ( Mengagendakan upaya pemberian jaminan akan hak perempuan dan anak serta memberikan peluang ekspresi perempuan, anak dan pemuda).
12. Agenda Kedaulatan Pendidikan dan Kesehatan ( Mengagendakan peningkatan kualitas SDM supaya mampu bersaing ditingkat regional dan internasional dengan pendidikan berkualitas, kesehatan yang baik dan peningkatan keterempilan pekerja).
13. Agenda Kehidupan Beragama dan Pluralisme ( Memperkuat semangat kebangsaan dan keagamaan Indonesia yang berdasarkan kebhinekaan dan revitalisasi kewarganegaraan untuk menciptakan masyarakat yang toleran dan egaliter).
Sementara itu, Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB , A Muhaimin Iskandar yang akrab dengan sapaan Cak Imin dipastikan akan membuka acara symposium dan menyampaikan orasi politik bertemakan “ Kebangkitan di Tengah Pergolakan Politik Ekonomi Dunia.
Sesuai agenda, di tempat yang sama rencananya usai Symposium akan dilanjutkan dengan Musyawarah Kerja Nasional ( Mukernas). Mukernas akan di ikuti Seluruh Ketua DPW PKB Se Indonesia.
Lebih jauh Karding menambahkan, Simposium dipastikan akan dihadiri seluruh pengurus DPP PKB, para caleg DPR RI, DPR D Provinsi , pengurus DPW PKB Se Indonesia, Pengurus PBNU, pemerintah dan badan organisasi masyarakat. “ Bersama-sama kita akan kaji dan diskusikan agar 13 Agenda ini terlaksana dan mampu melahirkan program-program yang strategis dan kami yakin ini akan mendapat respon baik dan berbagai kalangan dan lapisan masyarakat”, katanya.
Sebagai Panitia penyelenggara symposium , Karding rencananya akan menghadirkan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai nara sumber utama yang akan membawakan materi kunci.
Berikut 13 Agenda Kemandirian dan Kedaulatan Bangsa :
1. Agenda Kedaulatan Ekonomi dan Pemberantasan kemiskinan (pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan untuk meningkatkan pemerataan, pengentasan kemiskinan dan stabilitas ekonomi jangka menengah dan panjang).
2. Agenda Kedaulatan Pangan, Pembaharuan Agraria dan Pembangunan Pedesaan (orientasi pemberian perlindungan terhadap usaha-usaha pangan nasional, pengembangan riset, tehknology transfer yang murah, missal, aplikatif, dan ekologis untuk meningkatkan kesejahteraan petani).
3. Agenda Perburuhan, Perumahan dan Kesejahteraan keluarga (orientasi mengagendakan peningkatan kualitas dan kesejahteraan burus serta penyediaan kebutuhan papan yang memadai dan terjangkau).
4. Agenda Kedaulatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (mengagendakan pengelolaan SDA untuk kepentingan orang banyak dan berorientasi jangka panjang lewat pemberdayaan, peningkatan efisiensi, dan ekonomi yang ramah terhadap lingkungan)
5. Agenda Kedaulatan energy dan Industri Strategis ( Mengagendakan pengembangan kemandirian energy jangka menengah dan panjang dengan penggalakan effisiensi dan eksplorasi, pengembangan kapasitas instru local untuk mengurangi ketegantungan terhadap asing).
6. Agenda Kedaulatan kelautan dan Pengembangan Wilayah ( Mengagendakan pemberdayaan kalautan jangka menengan dan panjang yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan domestic, peningkatan kesejahteraan nelayan, dan pengembangan ekonomi wilayah).
7. Agenda Penegakan Hukum , HAM dan Keadilan ( Mengagendakan reformasi hokum berbasis HAM dan keberpihakan hokum terhadap kaum marginal dan tertindas).
8. Agenda Pemberantasan Korupsi ( Mengagendakan melakukan peningkatan kapasitas pencegahan dan hukuman atas kasus Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme).
9. Agenda Reformasi Politik dan Birokrasi ( Mengagendakan melakukan reformasi pemerintahan yang stabil dan akuntable, serta birokrasi yang efisien dengan SDM yang berkualitas)
10. Agenda kedaulatan Pertahanan, Keamanan dan Hubungan Internasional ( Mengagendakan pengembangan system pertahanan keamanan yang sesuai dengan situasi Indonesia dan hubungan diplomasi yang bebas dan aktif).
11. Agenda Perempuan , Anak dan Pemuda ( Mengagendakan upaya pemberian jaminan akan hak perempuan dan anak serta memberikan peluang ekspresi perempuan, anak dan pemuda).
12. Agenda Kedaulatan Pendidikan dan Kesehatan ( Mengagendakan peningkatan kualitas SDM supaya mampu bersaing ditingkat regional dan internasional dengan pendidikan berkualitas, kesehatan yang baik dan peningkatan keterempilan pekerja).
13. Agenda Kehidupan Beragama dan Pluralisme ( Memperkuat semangat kebangsaan dan keagamaan Indonesia yang berdasarkan kebhinekaan dan revitalisasi kewarganegaraan untuk menciptakan masyarakat yang toleran dan egaliter).
Sementara itu, Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB , A Muhaimin Iskandar yang akrab dengan sapaan Cak Imin dipastikan akan membuka acara symposium dan menyampaikan orasi politik bertemakan “ Kebangkitan di Tengah Pergolakan Politik Ekonomi Dunia.
Sesuai agenda, di tempat yang sama rencananya usai Symposium akan dilanjutkan dengan Musyawarah Kerja Nasional ( Mukernas). Mukernas akan di ikuti Seluruh Ketua DPW PKB Se Indonesia.
Kamis, 06 November 2008
PLAT FORM PKB
Oleh: Dr. KH. Noer Iskandar Al-Barsany, M.A.)*
Untuk mencapai cita-cita luhur dan ideal, sebuah organisasi atau perkumpulan apapun, ia dapat dipastikan memiliki “Nilai-nilai Dasar Perjuangan” (NDP). NDP itu kemudian menjadi dasar pijakan rumusan program yang akan diperjuangkan melalui berbagai event sebuah organisasi atau perkumpulan.
Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, sebagai salah satu partai politik produk era reformasi di Negara kita ini tergolong partai politik baru karena baru dideklarasikan tanggal 23 juli 1998 yang lalu. Pada tanggal 15 – 17 September yang lalu Dewan Pimpinan Pusat PKB bersama Ketua Dewan Tanfidz atau Wakilnya se-Jawa mengadakan pertemuan workshop di Jakarta untuk menyusun Plat Form PKB.
Dengan menggunakan metode SWOT (Strong, Weak, Opportunity dan Threatment), pertemuan berhasil menyepakati Lima Nilai Dasar (Plat Form) perjuangan PKB; yaitu ketawhidan, Keadilan, Kedaulatan Rakyat, Persaudaraan dan Moral. Penulis mencoba menyumbangkan uraian Lima Nilai Dasar (Plat Form) itu secara rinci untuk menjadi pedoman operasional sosialisai PKB di tengah masyarakat luas.
Pertama : Ketawhidan
Ketawhidan berakar kata dari bahasa Arab tawhid yang di Indonesiakan dengan menambahkan konfiks ke-an yang berarti ke Esaan Tuhan. Yang dimaksud ketawhidan disini ialah keyakinan terhadap ke Esaan Tuhan sebagai sumber energi lahir batin bagi kehidupan bangsa. Keyakinan ini mendorong dan memberikan pengaruh secara teologik untuk mewujudkan perbuatan nyata (action) menuju cita-cita kehidupan yang diridai oleh Tuhan. Karena kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tanpa rida-Nya dapat dipastikan akan mendapatkan murka-Nya dalam bentuk penderitaan atau krisis.
Paham ketawhidan yang diyakini oleh PKB ialah paham ketawhidan yang bersumber dari sistem teologik (agama) yang telah berhasil dirumuskan oleh kelompok Skolastik Orthodox Sunni School atau Ahlussunnah Waljamaah. Secara garis besar paham ini dalam pengertian metode penalaran derivasi terhadap sumber ajaran utama Islam, Al-Qur’an dan Al-Sunah, baik dalam aspek ritual ibadah murni, aspek ibadah sosial dan aspek etika atau akhlak, melahirkan etika dasar yang popular disebut seimbang, toleran dan tidak ekstrim. Karakter seperti inilah yang kemudian dapat mencerminkan nilai demokratis pluralistic dan inovatif atau dalam bahasa poluler sekarang reformasif seperti bercermin dalam nilai-nilai dasar berikut.
Kedua : Keadilan
Kata keadilan juga berasal dar akar kata bahasa Arab “adil” dan di Indonesiakan dengan konfiks ke-an yang berarti tindakan adil. Hampir setiap jum’at seorang khatib dalam shalat Jum’at dapat dipastikan menutup khutbahnya dengan menyerukan berbuat adil atau keadilan seperti diperintahkan oleh Allah SWT. Dalam Al-Qur’an bahkan dilengkapi dengan berbuat baik kepada sesama (ihsan) dan menyantuni para kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin.
(Q.S. al Nahl : 90)
Artinya atas dasar keyakinan seperti dalam poin pertama, PKB dituntut berusaha semaksimal mungkin memperjuangkan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara demokratis demi kepentingan rakyat terutama kalangan du’afa atau masyarakat tak berdaya. Berbuat adil artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya, kalau tidak berarti berbuat zalim atau aniaya.
Lahirnya PKB adalah semata-mata untuk menegakkan amar ma’ruf nahi munkar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan wujud memperjuangkan hak semua warga negara tanpa membedakan kelompok atau golongan dan tidak berorientasi hanya kepada kekuasaan. Semua warga Negara harus dipandang memiliki hak yang sama dalam aspek politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya, yang tentu saja dalam koridor yang telah disepakati oleh consensus nasional bangsa. Maka komitmen PKB selanjutnya harus berpihak kepada rakyat dan memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan seperti tercermin dalam poin ketiga berikut.
Ketiga : Kedaulatan Rakyat.
Kata kedaulatan juga berakar kata dari bahasa Arab “dawlah” artinya kekuasaan, di Indonesiakan dengan menambahkan konfiks ke-an yang berarti wujud kekuasaan.
Dalam perbendaharaan Fiqh Politik Islam, pemimpin atau umara’ harus memiliki komitmen kepada kemaslahatan atau kesejahteraan rakyat, bahkan bertanggung jawab terhadap nasib yang dirasakannya. Maka PKB memiliki agenda mengubah wacana demokratis yang memihak kepada rakyat.
Secara eskatologic, umara’ bertanggung jawab atas nasib penderitaan rakyat ketika dialam akhirat nanti dan akan disiksa berlipat ganda kalau melakukan penyelewengan.
Tetapi keberpihakan PKB kepada rakyat harus dijiwai oleh keyakinan seperti poin pertama sehingga terhadap dari semua bentuk konspirasi politik yang dapat meruntuhkan sendi-sendi persatuan dan kesatuan serta moral bangsa.
Keempat : Persaudaraan.
Bentuk Negara yang hendak diperjuangkan oleh PKB, bukan bentuk Negara federal atau serikat yang dapat mengancam sparatisme dan desintegrasi bangsa. Dalam teori Politik Aswaja yang dipelopori oleh Imam AL Mawardi, sebuah Negara yang telah memberikan fasilitas terselenggaranya syari’at Islam bagi masyarakat muslim (Islamic Society), dengan label Negara apapun, sudah PKB dengan ini dasar ini memilki komitmen menjaga persatuan dan kesatuan bangsa menuju masyarakat yang demokratis dengan melakukan upaya reformasi (islah) di segala bidang termasuk mengurangi secara bertahap peran dwi fungsi ABRI dan mungkin juga mengamandemen pasal-pasal UUD 1945 yang dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan dinamika bangsa.
Dari sinilah Gus Dur memberikan pernyataan mendukung PDI Perjuangan pimpinan Megawati, karena PDI dan PDI Perjuangan inilah yang memiliki visi dan komitmen sama dalam nilai dasar ini. Selain itu NU telah menyatakan bahwa bentuk Negara kita berdasarkan Pancasila ini telah final tetapi dengan tetap memiliki komitmen menegakan amar ma’ruf nahi munkar atau melakukan reformasi meluruskan instrument Negara dan pemerintah yang dinilai telah diselewengkan . Karena itu bentuk Negara yang diperjuangkan oleh PKB tetaplah Negara kesatuan, tetapi dengan menghapus sentralisasi kekuasaan dengan memberi otonomi yang luas kepada daerah.
Semua poin di atas akan jauh dari harapan kalau tidak didukung moral para penyelenggara Pemerintah atau penguasa yang memilki kredibilitas moral yang baik.
Kelima : Moral.
Terpuruknya bangsa dan Negara kita dalam berbagai krisis sebenarnya bersumber dari krisis kepercayaan rakyat terhadap sebenarnya bersumber dari krisis kepercayaan rakyat terhadap para pemimpin Orde Baru yang tidak bermoral karena keterlibatan dalam praktek-praktek KKN baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalankan roda pembangunan. Sumberdaya manusia yang hanya berorientasi kepada kepentingan fisik akan diperjuangkan oleh PKB dengan menyeimbangkan secara riil pembangunan fisik dan moral. Para penyelenggara pemerintah haruslah orang-orang yang berakhlak mulia, jujur, adil dan bersih yang tercerahkan dari bentuk derivasi nilai dasar poin pertama.
Lima Nilai dasar Perjuangan (Plat Form) PKB ini akan diperjuangkan semaksimal mungkin demi masa depan bangsa yang sejahtera di segala bidang dengan ridha Allah swt. Karena PKB memiliki komitmen ulama sebagai pewaris para Nabi dalam dua hal mendasar, yaitu komitmen agama (moral) dan tatanan politik di dunia yang tertib dan demokratis. Wallahu a’lam.
)*Penulis adalah Syuriyah PBNU, Dosen Pascasarjana Universitas Islam Malang dan Ketua
Untuk mencapai cita-cita luhur dan ideal, sebuah organisasi atau perkumpulan apapun, ia dapat dipastikan memiliki “Nilai-nilai Dasar Perjuangan” (NDP). NDP itu kemudian menjadi dasar pijakan rumusan program yang akan diperjuangkan melalui berbagai event sebuah organisasi atau perkumpulan.
Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, sebagai salah satu partai politik produk era reformasi di Negara kita ini tergolong partai politik baru karena baru dideklarasikan tanggal 23 juli 1998 yang lalu. Pada tanggal 15 – 17 September yang lalu Dewan Pimpinan Pusat PKB bersama Ketua Dewan Tanfidz atau Wakilnya se-Jawa mengadakan pertemuan workshop di Jakarta untuk menyusun Plat Form PKB.
Dengan menggunakan metode SWOT (Strong, Weak, Opportunity dan Threatment), pertemuan berhasil menyepakati Lima Nilai Dasar (Plat Form) perjuangan PKB; yaitu ketawhidan, Keadilan, Kedaulatan Rakyat, Persaudaraan dan Moral. Penulis mencoba menyumbangkan uraian Lima Nilai Dasar (Plat Form) itu secara rinci untuk menjadi pedoman operasional sosialisai PKB di tengah masyarakat luas.
Pertama : Ketawhidan
Ketawhidan berakar kata dari bahasa Arab tawhid yang di Indonesiakan dengan menambahkan konfiks ke-an yang berarti ke Esaan Tuhan. Yang dimaksud ketawhidan disini ialah keyakinan terhadap ke Esaan Tuhan sebagai sumber energi lahir batin bagi kehidupan bangsa. Keyakinan ini mendorong dan memberikan pengaruh secara teologik untuk mewujudkan perbuatan nyata (action) menuju cita-cita kehidupan yang diridai oleh Tuhan. Karena kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tanpa rida-Nya dapat dipastikan akan mendapatkan murka-Nya dalam bentuk penderitaan atau krisis.
Paham ketawhidan yang diyakini oleh PKB ialah paham ketawhidan yang bersumber dari sistem teologik (agama) yang telah berhasil dirumuskan oleh kelompok Skolastik Orthodox Sunni School atau Ahlussunnah Waljamaah. Secara garis besar paham ini dalam pengertian metode penalaran derivasi terhadap sumber ajaran utama Islam, Al-Qur’an dan Al-Sunah, baik dalam aspek ritual ibadah murni, aspek ibadah sosial dan aspek etika atau akhlak, melahirkan etika dasar yang popular disebut seimbang, toleran dan tidak ekstrim. Karakter seperti inilah yang kemudian dapat mencerminkan nilai demokratis pluralistic dan inovatif atau dalam bahasa poluler sekarang reformasif seperti bercermin dalam nilai-nilai dasar berikut.
Kedua : Keadilan
Kata keadilan juga berasal dar akar kata bahasa Arab “adil” dan di Indonesiakan dengan konfiks ke-an yang berarti tindakan adil. Hampir setiap jum’at seorang khatib dalam shalat Jum’at dapat dipastikan menutup khutbahnya dengan menyerukan berbuat adil atau keadilan seperti diperintahkan oleh Allah SWT. Dalam Al-Qur’an bahkan dilengkapi dengan berbuat baik kepada sesama (ihsan) dan menyantuni para kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin.
(Q.S. al Nahl : 90)
Artinya atas dasar keyakinan seperti dalam poin pertama, PKB dituntut berusaha semaksimal mungkin memperjuangkan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara demokratis demi kepentingan rakyat terutama kalangan du’afa atau masyarakat tak berdaya. Berbuat adil artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya, kalau tidak berarti berbuat zalim atau aniaya.
Lahirnya PKB adalah semata-mata untuk menegakkan amar ma’ruf nahi munkar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan wujud memperjuangkan hak semua warga negara tanpa membedakan kelompok atau golongan dan tidak berorientasi hanya kepada kekuasaan. Semua warga Negara harus dipandang memiliki hak yang sama dalam aspek politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya, yang tentu saja dalam koridor yang telah disepakati oleh consensus nasional bangsa. Maka komitmen PKB selanjutnya harus berpihak kepada rakyat dan memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan seperti tercermin dalam poin ketiga berikut.
Ketiga : Kedaulatan Rakyat.
Kata kedaulatan juga berakar kata dari bahasa Arab “dawlah” artinya kekuasaan, di Indonesiakan dengan menambahkan konfiks ke-an yang berarti wujud kekuasaan.
Dalam perbendaharaan Fiqh Politik Islam, pemimpin atau umara’ harus memiliki komitmen kepada kemaslahatan atau kesejahteraan rakyat, bahkan bertanggung jawab terhadap nasib yang dirasakannya. Maka PKB memiliki agenda mengubah wacana demokratis yang memihak kepada rakyat.
Secara eskatologic, umara’ bertanggung jawab atas nasib penderitaan rakyat ketika dialam akhirat nanti dan akan disiksa berlipat ganda kalau melakukan penyelewengan.
Tetapi keberpihakan PKB kepada rakyat harus dijiwai oleh keyakinan seperti poin pertama sehingga terhadap dari semua bentuk konspirasi politik yang dapat meruntuhkan sendi-sendi persatuan dan kesatuan serta moral bangsa.
Keempat : Persaudaraan.
Bentuk Negara yang hendak diperjuangkan oleh PKB, bukan bentuk Negara federal atau serikat yang dapat mengancam sparatisme dan desintegrasi bangsa. Dalam teori Politik Aswaja yang dipelopori oleh Imam AL Mawardi, sebuah Negara yang telah memberikan fasilitas terselenggaranya syari’at Islam bagi masyarakat muslim (Islamic Society), dengan label Negara apapun, sudah PKB dengan ini dasar ini memilki komitmen menjaga persatuan dan kesatuan bangsa menuju masyarakat yang demokratis dengan melakukan upaya reformasi (islah) di segala bidang termasuk mengurangi secara bertahap peran dwi fungsi ABRI dan mungkin juga mengamandemen pasal-pasal UUD 1945 yang dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan dinamika bangsa.
Dari sinilah Gus Dur memberikan pernyataan mendukung PDI Perjuangan pimpinan Megawati, karena PDI dan PDI Perjuangan inilah yang memiliki visi dan komitmen sama dalam nilai dasar ini. Selain itu NU telah menyatakan bahwa bentuk Negara kita berdasarkan Pancasila ini telah final tetapi dengan tetap memiliki komitmen menegakan amar ma’ruf nahi munkar atau melakukan reformasi meluruskan instrument Negara dan pemerintah yang dinilai telah diselewengkan . Karena itu bentuk Negara yang diperjuangkan oleh PKB tetaplah Negara kesatuan, tetapi dengan menghapus sentralisasi kekuasaan dengan memberi otonomi yang luas kepada daerah.
Semua poin di atas akan jauh dari harapan kalau tidak didukung moral para penyelenggara Pemerintah atau penguasa yang memilki kredibilitas moral yang baik.
Kelima : Moral.
Terpuruknya bangsa dan Negara kita dalam berbagai krisis sebenarnya bersumber dari krisis kepercayaan rakyat terhadap sebenarnya bersumber dari krisis kepercayaan rakyat terhadap para pemimpin Orde Baru yang tidak bermoral karena keterlibatan dalam praktek-praktek KKN baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalankan roda pembangunan. Sumberdaya manusia yang hanya berorientasi kepada kepentingan fisik akan diperjuangkan oleh PKB dengan menyeimbangkan secara riil pembangunan fisik dan moral. Para penyelenggara pemerintah haruslah orang-orang yang berakhlak mulia, jujur, adil dan bersih yang tercerahkan dari bentuk derivasi nilai dasar poin pertama.
Lima Nilai dasar Perjuangan (Plat Form) PKB ini akan diperjuangkan semaksimal mungkin demi masa depan bangsa yang sejahtera di segala bidang dengan ridha Allah swt. Karena PKB memiliki komitmen ulama sebagai pewaris para Nabi dalam dua hal mendasar, yaitu komitmen agama (moral) dan tatanan politik di dunia yang tertib dan demokratis. Wallahu a’lam.
)*Penulis adalah Syuriyah PBNU, Dosen Pascasarjana Universitas Islam Malang dan Ketua
Langganan:
Postingan (Atom)
