PKB KOTA BOGOR RAYAKAN TAHUN BARU HIJRAH & MASEHI SEKALIGUS

Secara kebetulan, tahun ini tahun baru hijrah dan Maesehi hampir bersamaan. Tahun baru 1 Muharram 1430 H jatuh pada tgl 28 Desember 2008. Dan kedua tahun baru ini bagi PKB mempunyai arti yang cukup besar. Semangat tahun baru kali ini adalah bagaimana Kita Hijrah Menuju Kebangkitan Bogor.

Untuk memeriahkan acara ini, DPC PKB Kota Bogor dan masing-masing caleg mengadakan peringatan yang cukup berari. di DPC PKB Kota Bogor, dipelopori GARDA BANGSA mengadakan acara syukuran sambil nyantap sate kambing dan bakar jagung. Tidak kurang sekitar 50 orang hadir.

Di tempat beberapa caleg juga mengadakan hal serupa. di tempat keluarga Rustam Efendy mengadakan acara yang cukup meriah dan dihadiri sekitar 1000 warga sekitar gunung batu dan perwakilan pengurus PAC dan Ranting. Acara dikemas rfeleksi akhir tahun oleh Ketua DPC PKB Ir Heri Firdaus dan Tausiah akhir tahun dari ulama senior KH Abdul Rouf. acara juga diisi dengan santunan anak yatim, pegeralaran silat dan hiburan serta pesta kembang api.

Malam tahun baru kali ini juga spesial karena tepat 99 hari lagi akan menghadapi PEMILU 2009. Dengan demikian, kita akan menyiapkan 99 hari yang dimulia hari ini untuk mensukseskan PEMILU 2009. Dan ini akan menambah optimisme PKB Kota Bogor untuk meraih target perolehan kursi DPRD Kota Bogor.

Heri Firdaus: PKB Kota Bogor Merespon Positif Keputusan MK

Keputusan Mahkamah Konstitusi, yang saat ini dipimpin oleh Prof Mahfud MD, yang tak lain adalah kader PKB, tentang penetapan caleg terpilih berdasar suara terbanyak menjadi kado yang sangat istimewa bagi proses demokrasi di Indonesia. Karena dengan demikian, suara rakyat benar -benar berarti dan dapat terwakili secara benar. demikian tanggapan dari Ir Heri Firdaus, Ketua DPC PKB Kota Bogor.

Seanarnya, bagi PKB Kota Bogor, dengan adanya putusan ini hanya menjadi penguat saja, karena secara internal PKB Kota Bogor telah membuat aturan sendiri bahwa caleg PKB yang lolos ke DPRD adalah caleg yang memperoleh suara terbanyak. mekanisme yang digunakan adalah surat kesepakatan dan surat pengundurun diri. Namun dengan keluarnya keputusan MK ini, maka tidak perlu lagi surat kesepakatan maupun surat pengunduran diri caleg.

Dengan demikian, tidak ada perubahan strategi yang signifikan bagi DPC PKB Kota Bogor. Namun yang jelas, akan menambah panas persaingan dengan partai lain. Ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi PKB Kota Bogor untuk mendapat suara yang signifikan, sehingga target perolehan 5-6 kursi akan tercapai.

MK: Penetapan Caleg dengan Suara Terbanyak

Jakarta, PKB Online -Uji materi UU No 10 Tahun 2008 tentang pemilu dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK). Ini berarti dalam pemilu 2009 nanti penetapan caleg akan ditentukan melalui suara terbanyak. "Menimbang bahwa dalil pemohon beralasan sepanjang mengenai pasal 214 huruf a, b, c, d, e UU 10/2008 maka permohonan pemohon dikabulkan," tutur ketua MK Mahfud MD saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (23/12/2008).

Mahfud tidak khawatir bahwaputusan ini akan menjadi hambatan dalam pemilu nanti jika memang harus menetapkan anggota legislatif berdasarkan suara terbanyak. Karena menurutnya KPU selaku penyelenggara sudah siap melaksanakan putusan MK tersebut meski tanpa revisi undang-undang maupun pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

"KPU beserta jajarannya dapat menetapkan calon terpilih berdasarkan putusan MK dalam perkara ini," tuturnya.

Uji materi yang diajukan oleh Muhammad Sholeh calon legislatif (caleg) PDIP dari daerah pemilihan (dapil) Surabaya-Sidoarjo adalah pasal 55 ayat (2) dan Pasal 214 huruf a, b, c, d, e UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Namun MK hanya mengabulkan permohonan pemohon pasal 214 huruf a, b, c, d, e sedangkan pasal 55 ditolak oleh MK. Uji Materi ini diajukan oleh Sutjipto, Septi Notariana, dan Jose Dima Satria.(fh)

Usulan Capres PKB: HB X, SBY, Gus Dur & Cak Imin

Jakarta, PKB Online - Hingga hari ini, Partai Kebangkitan Bangsa belum menentukan baik capres maupun cawapres yang akan diusung pada Pemilu 2009 nanti. Munculnya beberapa nama termasuk Gus Dur, seperti diberitakan belakangan ini, masih merupakan tahap inventarisasi. Hal itu diungkapkan Ketua Umum Muhaimin Iskandar ketika dimintai konfirmasi selasa (23/12).

"Semua nama-nama yang ada, masih merupakan usulan dari bawah, masih tahap inventarisasi. DPP PKB belum memutuskan", demikian penjelasan Cak Imin.

Cak Imin juga menyebutkan beberapa nama yang diusulkan dari cabang-cabang dan kader partai. "Ada dari dalam dan ada juga dari luar partai, ada Gus Dur, SBY, Sri SUltan HB X dan termasuk diri saya juga ada yang mengusulkan dan masih mungkin ada nama lain lagi", jelasnya.

"Tapi sekali lagi, ini baru tahap inventarisasi saja", tegas Cak Imin lagi.

"Sekarang ini kita sedang konsentrasi menghadapi pemilu legislatif, hasil Pemilu menjadi dasar untuk menentukan sikap partai menghadapi Pilpres. Ketika Pemilu legislatif sudah diketahui hasilnya, kita baru bisa menentukan apakah akan mengusung kader sendiri atau mencalonkan figur di luar partai," demikian Cak Imin.

PKS Jadi Mainan Baru Amerika

Gus Iim: PKS Jadi Mainan Baru Amerika Jumat, 19 Desember 2008 12:01 Jakarta, NU OnlinePengamat politik internasional KH Hasyim Wahid (Gus Iim) menyatakan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), salah satu partai politik berbasis Islam yang mulai berkembang di Indonesia hanyalah mainan baru Amerika Serikat.Dikatakannya, keadaan dunia berubah pasca perang dingin. Dunia menjadi kawasan pasar bebas sehingga dikehendakilah masyarakat yang pro pasar. Sementara kelompok Islam tradisionalis dan modernis dianggap terlalu nasionalis untuk bisa menyesuaikan diri dengan pasar bebas. ”Maka dimunculkanlah Islam baru yang namanya PKS, yang lebih sesuai dengan pasar global,” katanya. Gus Iim berbicara dalam acara refleksi akhir tahun bertajuk NU dalam Konstalasi Politik Nasional yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau IKA-PMII di aula gedung PBNU Jakarta, Kamis (18/12).Menurut adik kandung KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini, sebagai organisasi yang berjenjang global, PKS terpolarisasi dalam beberapa kelompok. “Di dalamnya memang retak-retak. Yang satu berkiblat ke Departemen Luar Negeri Amerika, satu lagi terkait dengan DI/TII tapi semuanya Amerika juga,” katanya.Menurut Gus Iim, reformasi Indonesia sebenarnya tidak ada. Yang ada hanyalah peristiwa penjatuhan Soeharto oleh Amerika Serikat. Menurutnya, pasca perang dingin Amerika sudah tidak perlu lagi “centeng” di beberapa negara, termasuk Soeharto."Gelombang demokratisasi itu sebenarnya tidak ada. yang ada adalah cerita bahwa Amerika sedang sibuk membawa pembaharuan pengelolaan ekonomi di negara kaya minyak dan mineral,” katanya.Bersamaan dengan itu kelompok Islam tradisionalis dan modernis dianggap sudah tidak dibutuhkan.Dikatakannya, sebelumnya memang dimunculkan dikotomi Islam tradisionalis dan Islam modernis. Islam yang tradisionalis dalam hal ini diwakili oleh Nahdlatul Ulama (NU) disingkirkan. Kelompok yang identik dengan kaum sarungan ini dianggap tidak layak turut serta dalam pembangunan ekonomi sehingga dianggap tidak berhak mendapatkan akses.Namun, lanjut Gus Iim, meski tak mendapat akses langsung, kelompok tradisionalis bergerak dan berkembang terus. Anak-anak dari kelompok sarungan ini belajar berbagai macam disiplin ilmu, selain ilmu keagamaan, sehingga bisa beraktifitas di mana-mana.”Orang sekarang kaget melihat orang NU paling rapak ilmunya,” katanya. ”Betapa NU tumbuh dengan luar biasa, tanpa fasilitas negara. Sekarang kalau ada anak NU berusia 30, kalau dikasih kesempatan akan bisa melobi negara di dunia manapun.”Dalam hal pengembangan teknologi informasi, tambahnya, orang akan kaget melihat peringkat dalam www.alexa.com, situs pemantau rating website seluruh dunia, dimana media informasi NU Online www.nu.or.id menjadi website organisasi sosial kemasyarakatan yang paling banyak dikunjungi di dunia. ”Menurut kenyataan ini, kaum sarungan sudah tidak dianggap enteng,” kata Gus Iim. (nam)

PEREMPUAN DAN KETAHANAN PANGAN

Oleh Sukma Witasari (caleg DPRD Kota bogor dari PKB)

LATAR BELAKANG

Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan merupakan hak asasi manusia. Mengingat pentingnya memenuhi kecukupan pangan maka setiap negara melalui pemerintah wajib mendahulukan pembangunan ketahanan pangan sebagai landasan bagi pembangunan sektor-sektor lain.

Pertumbuhan penduduk selalu diikuti dengan meningkatnya kebutuhan hidup, baik berupa pangan, sandang maupun perumahan, tetapi tidak diimbangi dengan ketersediaan sumberdaya alam yang memadai. Thomas Robert Maltus pada abad 18 mengkhawatirkan bahwa pertumbuhan penduduk dunia akan menimbulkan ancaman bencana kekurangan pangan atau musibah kelaparan. Salah satu dalilnya yang sangat populer adalah bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur sedangkan perkembangan pangan megikuti deret hitung.

Berdasarkan pola pikir UNICEF tahun 1998, akar permasalahan dari keadaan kurang gizi (rawan pangan) sebenarnya bermuara pada krisis politik, ekonomi, dan sosial, dimana kondisi tersebut menyebabkan pengangguran, inflasi, kurang pangan dan kemiskinan. Permasalahan pokok di masyarakat yang memicu kurang gizi (rawan pangan) yaitu kurangnya pemberdayaan perempuan/keluarga serta kurangnya pemanfaatan sumberdaya yang ada di masyarakat sehingga menyebabkan minimnya pengetahuan dan keterampilan dalam menangani permasalahan pangan.

Ketersediaan pangan yang terbatas menyebabkan kualitas asupan pangan bergizi seimbang masih rendah, hal ini mengakibatkan masih banyaknya masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi. Data dari Departemen Kesehatan diketahui bahwa masalah gizi di Indonesia pada tahun 2001-2003 antara lain: ada 5,1 (lima koma satu ) juta balita gizi kurang dengan 54 persen atau 2,6 juta terancam kematian dan dari 4 (empat) juta perempuan hamil, terdapat 2 (dua) juta yang mengalami anemia gizi dan satu juta Kurang Energi kronis (KEK) kondisi ini mengakibatkan air susu ibu yang dihasilkan akan mengakibatkan otak bayi kosong /bebal.

Generasi penerus bangsa Indonesia terancam kehilangan masa depan. Bayi-bayi yang dilahirkan nantinya tumbuh tidak sempurna. Selain itu diperoleh Informasi dari Hasil Survei Konsumsi 1995-1998, bahwa proporsi rumah tangga yang defisit energi dan defisit protein dari tahun 1995-1998 menurut wilayah perkotaan maupun pedesaan, yaitu yang asupan gizinya masih kurang dari 70 % dari Angka Kecukupan Gizi (AKG) masih cukup tinggi yaitu 48,6 %-52,8 % defisit energi dan 24,1 %-35,4 % defisit protein.

PENGEMBANGAN PANGAN

Ketergantungan pada padi sebagai makanan pokok menimbulkan kerawanan sosial terutama jika terjadi kegagalan panen. Untuk itu peningkatan produktivitas padi dan bahan pangan substitusi dari padi sayur-mayur dan buah-buahan harus mulai di galakkan untuk menghindari terjadinya rawan pangan. Upaya untuk melakukan pengembangan komoditas pertanian (pangan) dimaksudkan untuk menyediakan berbagai produk pangan baik jenis maupun bentuknya sehingga tersedia pilihan bagi konsumen untuk menu makanan. Kegiatan pengembangan pangan tidak dapat dilepaskan dari penerapan teknologi pangan untuk memproduksi pangan olahan siap konsumsi. Konsep pengembangan pangan meliputi tiga hal yaitu pengembangan pangan horizontal, vertikal dan regional.

Pengembangan pangan horizontal ialah usaha tani berbasis padi menjadi usahatani berbasis tanaman pangan lain meliputi semua komoditas pangan (padi, palawija dan sayuran), baik tanaman utama maupun tanaman sela dalam sistem tumpang sari. Pengembangan pangan regional merupakan penganekaragaman komoditas pangan berdasarkan pendekatan wilayah dan keanekaragaman sosial budaya. Pengembangan pangan vertikal adalah pegembangan produksi setelah panen. Kegiatan-kegiatan tadi meliputi pengolahan hasil dan limbah pertanian sebagai inti dari industrialisasi pertanian, sehingga meningkatkan nilai tambah berupa guna bentuk (form utility), guna waktu (time utility) dan guna tempat (place utility). Pengembangan berbagai komoditas perlu mempertimbangkan kesesuaian pengguna, pangsa pasar dan agriekosistem seta faktor budaya wilayah.

Secara umum bahan pangan dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis yakni serealia, umbi-umbian dan kacang-kacangan. Berdasarkan tingkat kepentingan dan kontribusinya bahan pangan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu : komoditas utama, komoditas potensial, dan komoditas harapan. Komoditas utama dibudidayakan secara intensif, tersebar di seluruh provinsi, didukung pemerintah dalam penelitian dan pengembangan dan secara periodik dimonitor BPS. Komoditas potensial dibudidayakan kurang intensif dibanding komoditas utama dan penyebarannya tidak merata, tetapi memiliki potensi cukup besar, Sedangkan komoditas harapan dibudidayakan secara tradisional dengan penyebaran relatif terbatas.

Sayuran menjadi salah satu unsur yang sangat penting bukan hanya sekedar pelengkap. Sayuran yang kaya gizi dapat menjadi penyeimbang (balancing agent) penting dalam diet karena sayuran mengandung protein, vitamin, mineral, energi dan serat yang dibutuhkan tubuh. Tingkat konsumsi sayuran di Indonesia masih dibawah standar dibandingkan negara-negara Asia dan dunia lainnya yang sebagian besar beriklim sedang, padahal kondisi alam dan iklim di Indonesia sangat potensial untuk memproduksi berbagai jenis sayuran. Tak kurang dari 100 jenis sayuran dapat tumbuh di Indonesia baik sayuran komersial seperti kol, sawi, petsai, kangkung dll. Maupun sayuran tradisional seperti daun labu siam, beluntas, daun mangkokan dan daun katuk.

Dengan potensi produksi sayuran komersial Indonesia yang mencapai 7,5 juta ton pada tahun 2002 menunjukkan peranan sayuran yang dikelola secara tradisional untuk konsumsi sendiri cukup besar. Dengan konsumsi per kapita sebesar 47,5 kg/tahun berarti untuk penduduk Indonesia yang diperkirakan berjumlah 206 juta jiwa (tahun 2000) diperlukan supplai sekitar 9,8 juta ton sayuran. Dengan demikian diprediksikan kontribusi sayuran non-komersial dalam memenuhi kebutuhan sayuran penduduk Indonesia pada tahun 2002 mencapai 2,3 juta ton atau sekitar 23%.

PERAN PEREMPUAN DALAM KETAHANAN PANGAN

Kaum perempuan memproduksi antara 60-80 % bahan pangan di negara-negara berkembang dan bertanggungjawab atas 50% produksi pangan dunia. Namun peran kunci kaum perempuan sebagai produsen dan penyedia pangan merupakan peran yang sangat menentukan dalam membangun ketahanan pangan rumah tangga belum mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah (FAO 2004). Oleh karenanya setiap strategi, formulasi kebijakan dan program menuju ketahanan pangan berkelanjutan hendaknya secara sunguh-sungguh mempertimbangkan akses terbatas yang dimiliki perempuan. Akses terhadap sumberdaya dan daya beli yang rendah merupakan dampak dari hubungan antar faktor yang saling mempengaruhi serta faktor sosial, ekonomi, budaya dan agama yang mendorong mereka ke dalam peran subordinat yang membatasi pergerakan mereka atau masyarakat secara umum

Untuk mensinergikan potensi pekarangan yang ada dengan permasalahan pangan dan gizi yang terjadi, maka fungsi pemanfaatan pekarangan perlu ditingkatkan lagi, baik di perdesaan maupun di perkotaan. Oleh karena itu kerjasama dengan instansi terkait antara lain Dinas Pertanian, Penyuluh Pertanian serta dukungan dari Kader PKK (Tokoh Perempuan) dan Tokoh Masyarakat, LSM, serta masyarakat perlu ditingkatkan agar permasalahan kerawanan pangan dan gizi dapat ditanggulangi secara bersama-sama.

Program ketahanan pangan adalah hal yang sangat urgensi dalam pembangunan saat ini. Oleh karena itu diperlukan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian salah satunya dengan memanfaatkan lahan pekarangan, lahan-lahan tidur, tanah ulayat, lahan pinggiran sungai untuk dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung peningkatan produksi pangan. Dalam jangka pendek pemanfataan pekarangan diharapkan dapat meningkatkan keragaman konsumsi pangan dan gizi bagi keluarga dan untuk jangka panjang diharapkan lahan pekarangan dapat menjadi sumber pendapatan bagi ekonomi keluarga sehingga dapat hidup lebih sejahtera dan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi ketahanan pangan di Indonesia.

Selain itu lahan pekarangan juga dapat ditanami sayuran dan buah-buahan yang pada mulanya budaya menanam sayuran di pekarangan hanya dimasudkan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga dengan memanfaatkan halaman rumah yang tersisa, budaya ini dikembangkan masyarakat pedesaan. Namun saat ini menanam sayuran di pekarangan juga sangat digemari ibu rumah tangga di perkotaan selain untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga, untuk memenuhi kebutuhan rempah-rempah atau sayuran yang mendesak saat memasak juga untuk menyalurkan hobi menanam.

Lahan pekarangan yang dikelola secara optimal dapat memberikan manfaat bagi rumah tangga dan keluarga yang mengelolanya. Hal ini dapat dilihat dari beragam fungsi dasar pekarangan yaitu menjadi warung hidup, bank hidup dan apotik hidup serta pungsi keindahan. Lahan pekarangan yang dikelola dengan baik dapat memberikan manfaat antara lain adanya peningkatan gizi keluarga, tambahan pendapatan keluarga, lingkungan rumah asri, teratur indah dan nyaman yang dalam PKK disebut HATINYA PKK (Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman), tercipta suasana keakraban dan keharmonisan antar keluarga serta sebagai sarana menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan. Semakin beragam tanaman pangan yang dikembangkan oleh perempuan Indonesia disamping berperan dalam memperkokoh ketahanan pangan negara juga mampu menciptakan generasi penerus bangsa yang bergizi cukup

Hari Raya Besar

Oleh: KH. A. Mustofa Bisri

Idul Adha atau Hari Raya Kurban disebut juga Hari Raya Haji dan Hari Raya Besar. Hari tanggal 10 Dzul Hijjah inilah puncak pelaksanaan ibadaha haji, jama’ah haji dari seluruh dunia, setelah wuquf di Arafah dan menginap di Muzdalifah, kemudian melempar jumrah Aqabah dan melaksanakan penyembelihan ternak kurban di Mina. Sementara kaum muslimin yang tidak sedang berhaji, melakukan sembahyang Ied dan menyebelih kurban.

Setiap kali datang Hari Raya Besar, Idul Adha, kita selalu diingatkan kepada kisah nabi Ibrahim dan puteranya, nabi Ismail.

Seperti kita ketahui; lama sekali nabi Ibrahim ingin mempunyai anak. dan baru kesampaian keinginannya itu setelah tua renta. Kita bisa membayangkan betapa bahagia dan senangnya nabi Ibrahim ketika mendapat anugerah seorang anak yang istimewa, cakap, dan halim. Seorang anak yang tidak hanya dapat dijadikan pengisi kekosongan, tapi lebih dari itu dapat dijadikan ‘tangan kanan’ yang selalu mendampingi sang ayah dalam berjuang dan kiprah kemasyarakatannya.

Tapi, bayangkan!, tiba-tiba datang perintah dari Allah agar nabi Ibrahim menyembelih buah putera hatinya itu. Mengenai perintah Tuhannya ini, nabi Ibrahim tanpa sedikit pun keraguan –meski kedengaran mengharukan-- bertanya kepada puteranya, “Bagaimana pendapatmu, anakku?” Dan hebatnya, sang putera menjawab dengan tidak kalah mantap, “Ayah, laksanakan saja apa yang diperintahkan kepada ayah. Ayah akan melihat saya insyaAllah termasuk orang-orang yang tabah.”

Apakah yang lebih berharga dari anak dan nyawa sendiri? Sebagai bukti ketaatan dan kecintaannya kepada Tuhannya, nabi Ibrahim bersedia dengan ikhlas mengorbankan anaknya sendiri yang nota bene sudah lama sekali diidamkannya; nabi Ismail bersedia dengan ikhlas mengorbankan nyawanya.

Kemudian, seperti semua sudah tahu, karena ketulusan mereka, sang anak yang sudah pasrah disembelih, diganti dengan seekor domba.

Suatu teladan yang ‘ekstrem’ tentang ketulusan pengorbanan kekasih bagi kekasihnya. Pengorbanan pemuja bagi pujaannya. Pengorbanan dan loyalitas hamba kepada Tuhannya.
Teladan pengorbanan kedua hamba pilihan itu akan semakin tampak ‘ekstrem’ bila kita pandang sekarang. Pengorbanan mereka berdua bukan saja membuktikan betapa luar biasanya kecintaan dan ketaatan mereka kepada Tuhan mereka. Tapi sebelum itu, membuktikan tingkat pengenalan mereka terhadap Tuhan atas nama siapa pengorbanan itu diikhlaskan.

Dimulai dari pengenalan, lalu sayang dan cinta, kemudian ketulusan berkorban. Bila merujuk ungkapan klise, “Tak kenal maka tak sayang”, maka bisa dilanjutkan dengan ungkapan, “Tak sayang maka tak sudi berkorban.”

Orang yang tidak mengenal tanah-air-nya, misalnya, mungkin karena tidak merasa pernah makan dari hasil tanah yang dipijaknya dan merasa tidak pernah meminum airnya, boleh jadi tidak sayang kepada tanah-air-nya itu. Maka jangan bayangkan orang tersebut mau berkorban untuk tanah-air-nya. Merusaknya pun mungkin tidak membuat nuraninya terusik.

Kalau kita kembali kepada kisah nabi Ibrahim dan nabi Ismail yang setiap Idul Adha kita kenang, maka kita bisa mengatakan bahwa pengenalan yang sangat dari mereka berdua terhadap Tuhan merekalah yang membuat mereka sangat menyintai dan memujaNya, sehingga rela berkorban apa saja demi mendapatkan ridhaNya.

Demikianlah; besar-kecilnya kerelaan berkorban tergantung pada besar-kecinya pengenalan dan kecintaan.

Nabi Ibrahim dan nabi Ismail sangat mengenal Allah dan tahu persis apa saja yang membuat Tuhan mereka itu ridha dan apa saja yang membuatNya murka. Maka pengorbanan mereka pun tidak pernah sia-sia. Jadi memang tidak bisa hanya bermodal semangat mendapat ridha Allah, tanpa mengenalNya dan tanpa mengetahui apa saja yang membuatNya ridha dan apa saja yang membuatnya murka. Wallahu a’lam.

Selamat Idul Adha! Selamat Berkurban!

PKB Targetkan Indonesia Capai Kedaulatan Pangan Secepatnya

Jakarta, NU Online
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menargetkan Indonesia dapat mencapai kedaulatan pangan secepatnya. Target yang merupakan bagian dari visi partai tersebut akan dicanangkan pada 2009 mendatang.

Demikian dikatakan Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB Muhaimin Iskandar dalam dialog “Berbagi Hati, Berbagi Visi Mengapa Ekonomi Indonesia Rapuh, Apa yang Salah” yang digagas Institute of Nasional Leadership & Public Policy, di Jakarta, Kamis (11/12).

Selain itu, kata Muhaimin, partainya juga berupaya menciptakan ketahanan dan kemandiran energi serta melaksanakan kedaulatan keuangan. "Dengan ekonomi berbasis konstitusi, sudah jelas sumber daya alam yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat," jelasnya.

Muhaimin mencontohkan, sumbangsih energi hanya mencapai 15 persen. Padahal, negara ini mempunyai cadangan energi yang seharusnya memberikan sumbangsih besar terhadap negara.

"Kerapuhan kita itu tidak pernah diantisipasi dengan baik oleh pemerintah dan DPR," kata Cak Imin. Sejumlah kebijakan, katanya, akan dilakukan PKB mengatasi masalah ini

Politik Kita Tercemar

JURNAL BOGOR, 21 November 2008
*Wawancara dengan Setya Dharma S. Pelawi

Mengenali sosoknya, Setya Dharma S. Pelawi, adalah sosok pria yang teguh memperjuangkan nilai-nilai demokrasi. Keberpihakannya terhadap rakyat kecil, ditunjukkannya mengadvokasi persoalan-persoalan rakyat seperti konflik pertanahan dan lain-lain. Calon legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk wilayah Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ini, memiliki pandangan sendiri soal politik. Menurutnya, dunia politik di negeri ini sedang tercemar.

Setya Dharma mengatakan, politik saat ini tidak disukai dan mungkin dijauhi sesuai makna intrinsiknya memang selalu tidak menyenangkan. Tetapi bagaimanapun, kata dia, suka atau tidak suka tidak ada orang yang bisa membebaskan diri dari politik. “Produk politik hanya bisa ditanggulangi juga secara politik,” ucapnya.

Pada masa lalu, kata Tya, sapaan akrab Setya Dharma, politik pernah menduduki tempat terhormat dalam masyarakat. Di zaman modern ini, sejalan dengan diferensiasi kehidupan masyarakat, the primacy of politics itu tidak berlaku. Meskipun begitu, politik tetap saja penting dan tak dapat ditiadakan dalam kehidupan bermasyarakat.

“Politik yang sebenarnya indah dan mulia itu kini banyak dicemari oleh praktek yang tak bertanggung jawab. Dewasa ini, politik semakin merupakan istilah kotor, yang sinonim dengan kemunafikan, korupsi dan barang dagangan yang menjijikkan. Pada demokrasi lama orang-orang kian membenci politik dan kehilangan kepercayaan terhadap kinerja institusi-institusi demokrasi. Partisipasi politik kian melemah. Tingkat partisipasi menurun, partai-partai politik pun semakin kehilangan partisan,” katanya.

Tercemarnya perpolitikan di negeri ini, terang Tya, juga diwarnai demonstrasi-demonstrasi dan konflik-konflik fisik tak henti-hentinya sepanjang tahun. “Banyak kelompok seenaknya main hakim sendiri,” ujarnya.

Tya mencontohkan, ketimpangan lainnya politik di negara ini terlihat menjelang Pemilu atau Pilkada. Di mana, pada satu sisi tumbuh banyak partai politik (parpol) baru bagaikan jamur yang semakin sukar dibedakan satu sama lain kecuali dalam hal tokoh yang memimpinnya. Tapi pada sisi lain berbanding terbalik dengan tingkat partisipasi politik warga.

“Dalam seminar di Yogyakarta yang disponsori oleh Komite Indonesia untuk Demokrasi, terungkap telah terjadi paradoks hilangnya voluntarisme dalam perpolitikan di Indonesia. Partisipasi politik, khususnya partisipasi dalam kegiatan partai, tidak lagi dilakukan secara sukarela dan tanpa pamrih melainkan telah bergeser menjadi kegiatan transaksional. Arena
politik telah didegradasikan sebagai semacam pasar, tempat bertemunya pembeli dan penjual,” sebut pengurus DPP PKB ini.

Menurut analisanya, hal itu disebabkan; Pertama, mencairnya semen ideologi, sementara partai tak dapat menawarkan platform sebagai alternatif. Kedua, biaya politik, khususnya biaya kampanye semakin eksesif. Ketiga, dampak negatif dari kemajuan (teknologi) media massa,khususnya media elektronik. Keempat, dampak negatif dari sistem presidensial dan pemilihan langsung kepala daerah yang pada gilirannya memperlemah cohesiveness atau daya rekat partai. Kelima, personalisasi politik di tengah-tengah masyarakat yang sudah dan kian teratomisasi atau terindividualisasi. Keenam, pada tingkat massa, kemiskinan sudah sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi yang dapat dijual kecuali hak-hak itu. Dan ketujuh, masyarakat terlampau liberal (konvensional) dalam menerapkan demokrasi.

“Oleh karena itu tantangan yang kita hadapi sekarang ini adalah memulihkan kembali kedudukan dan pengertian politik seperti itu yang kini dilanda krisis kepercayaan oleh warganya sendiri. Untuk menanggulangi hal-hal yang bersifat etis, tidak ada jalan lain kecuali melalui pendidikan dalam arti seluas-luasnya yang meliputi pendidikan civic di sekolah dan education by practicing dan by doing dalam masyarakat luas maupun dalam komunitas kecil,” ungkap dia.

Apakah kita tidak terlambat? “Bangsa tidak pernah menua seperti halnya dengan manusia. Sebagai anak manusia, saya sekarang sudah memasuki ujung masa senja dan niscaya pada waktunya akan meninggalkan gelanggang ini. Tetapi bangsa ini niscaya akan terus meremajakan dirinya dengan melahirkan generasi baru yang boleh jadi dapat merangkul kesadaran civic yang kuat demi mewujudkan Indonesia yang kokoh, Indonesia yang demokratis dan berkeadilan,” imbuhnya mengutip Maurizio Viroli dalam bukunya Republicanism.

KONSOLIDASI CALEG PKB

Sungguh diluar dugaan, PKB Kota Bogor tampaknya sangat siap mengahapi PEMILU 2009. Gerakan GUS DUR, dan yang lainnya bagi PKB BOGOR adalah sebagai penyemangat agar kita bekerja lebih keras lagi dalam meraih dukungan yang lebih luas. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan para caleg PKB Kota Bogor dalam beberapa minggu ini gerakannya sangat masif. hampir setiap hari ada kegiatan konsolidasi dari beberapa daerah pemilihan.

Untuk caleg DPR RI, kan Otong Abdurahman, yang juga merupakan anggota pleno PBNU hampir seminggu 2 kali mengadakan acara konsolidasi dan sosialiasi di Kota Bogor. Beliau menggarap basis NU kultural maupun struktural yang belum masuk PKB. dengan pendekatan beliau alhamdulillah terlihat ada harapan cerah.

Untuk caleg DPRD Provinsi JABAR, RP RUSATAM EFENDI, SH caleg no. 2 sangat rajin membangun konstituen baru. beliau menggarap konstituen di luar PKB dan NU. banyak yang dulu kader PDIP, GOLKAR dan PKS sudah ditarik ama beliau. sehingga diyakini suara PKB akan tambah besar.

Caleg2 DPRD KOTA BOGOR juga sudah menggeliat, hal ini diliat dari atribut yang terpasang cukup menyeimbangi parpol lain. ada Dede Syamsul, Fitriani, Ariani di Tanah Sareal yang sudah sosiasliasi kemana-mana. di Tengah ada Hj Ir Sukma Witasari yang sangat serius menggarap konstituen apalagi beliau2 didorong oleh keinginan kuat untk memberikan sumbangan pemikiran, tenaga, waktu untuk kemenangan PKB dan pembangunan KOTA BOGOR.

Untuk DAPIL Bogor Barat ada Doni Hudoyo, Mulyana, H Zaenal Arifin yang sangat aktif melakukan sosialisasi. Mudah2an tenaga dan spirit ini terjaga sampai hari H Pemilu 2009. dan target mendudukkan 5-6 kursi anggota dewan bisa tercapai. dan harapan itu besar, ada cahaya terang di ujung lorong sana.. semoga

Pemimpin Muda, Modal PKB di Pemilu 2009

Jakarta, PKB Online - Hasil polling dari Lembaga Survei Indobarometer menyatakan bahwa Muhaimin Iskandar menempati urutan kedua sebagai capres muda pilihan. Posisi Ketua Umum DPP PKB itu masih satu strip di bawah Andi Mallarangeng.
Demikian dikemukakan salah seorang pengurus Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) PKB Faisol Reza saat mendampingi Muhaimin mengunjungi redaksi Harian Sindo di Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (3/12/2008).

"Peta pertempuran Pemilu 2009 adalah pada suara pragmatis dan swing voters (pemilih pemula)," ujarnya.

Reza optimistis keberadaan para pemilih pemula ini akan menjadi pilar kekuatan PKB pada Pemilu 2009. Sebab, PKB merupakan partai yang dikelola oleh orang muda sehingga memudahkan dalam menarik simpati para pemilih pemula. "Sejumlah program kerja dengan sasaran para remaja juga telah diluncurkan," ujarnya.

Adapun mengenai ajakan golput yang dilontarkan Gus Dur, Reza menilai hal itu tidak akan berpengaruh signifikan dan tidak menjadi dasar bagi perilaku pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2009. "Mereka golput karena jenuh dan kecewa, bukan karena ajakan Gus Dur," ungkapnya.

Untuk itu, PKB telah melakukan berbagai upaya sebagai terapi agar para pemilih tetap menggunakan hak pilihnya. "PKB melakukan terapi baik secara internal maupun eksternal," ujarnya.

PKB Jabar Targetkan 13 Kursi DPR RI

Jakarta - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Jawa Barat menargetkan meraih sebanyak 13 kursi DPR RI pada Pemilu 2009 mendatang.

"Target ini lebih banyak 10 kursi dari yang diraih pada Pemilu 2004 lalu, yang hanya 3 kursi," kata Ketua DPW PKB Jawa Barat, Helmy Faisal Zaini dalam acara peluncuran forum GEN 13 di Jakarta, Kamis.

Helmy mengatakan bahwa target 13 kursi di 13 daerah pemilihan di Jawa Barat, merupakan target yang realistis.

Dengan kata lain, katanya, satu dapil mendapat satu kursi. "Kami yakin target itu dapat tercapai," kata anggota Komisi VI DPR RI ini.

Sebagai upaya pencapaian target itu sendiri, sambung Helmy, DPW Jawa Barat meluncurkan forum GEN 13, yang merupakan salah satu wadah perkumpulan bagi kader-kader muda PKB.

Koordinator GEN 13 sendiri dipegang oleh artis Tengku Firmansyah dan sekretarisnya, penyanyi dangdut Gita KDI.

"Kami berharap, GEN 13 yang dipegang oleh dua sosok publik figur itu, dapat mendorong animo kalangan anak muda untuk bergabung di PKB," katanya.

Sementara, Tengku Firmansyah menjelaskan, GEN 13 merupakan kependekan dari "generasi 13". Wadah ini lahir dari kader-kader PKB yang kebetulan dalam Pemilu 2009 menempati nomor urut 13.

"Wadah ini lahir dari kesadaran untuk membangkitkan bangsa dari keterpurukan," katanya.

Beberapa program yang akan dilaksanakan GEN 13 sendiri, ujar suami artis Cindy Fatika Sari itu, di antaranya mendorong terjalinnya solidaritas untuk menyokong pendidikan bagi kalangan kurang mampu, dan menjalin jaringan antar organisasi untuk pemberantasan narkoba.

Selain itu, GEN 13 juga bertujuan mengapresiasi seni dan budaya untuk memperteguh kebhinnekaan, membangun jaringan antarpemuda sebagai upaya rekonsiliasi pemuda di masa depan.

"Dan yang tidak kalah penting adalah memperkuat wawasan kebangsaan sebagai basis nasionalisme yang kokoh dan bermartabat," kata Tengku. (antara)

WORKSHOP PKB KOTA BOGOR

Sabtu, 15 November 2008 bertempat di Kawasan Villa Lotus - PUNCAK, DPC PKB Kota Bogor mengadakan workshop dan konsolidasi pkb kota bogor dlam kerangka pemenangan pemilu 2009. Hadir dalam workshop ini seluruh caleg DPRD Kota Bogor, Caleg Provinsi dan Caleg DPR RI. Juga hadir dalam acara ini, seluruh pengurus Anak Cabang PKB Se Kota Bogor, pengurus DPC, Lembaga Pemenangan Pemilu, Garda Bangsa, Laskar 13 serta jajaran pengurus PC NU Kota Bogor.

Acara ini diekmas dengan pengarahan, presentasi caleg dan perumusan masalah dan strategi masing-masing dapil. Acara dimulai tepat pukul 10.00 WIB dimulai dengan pembukaan oleh Ketua DPC PKB, Ir. Heri Firdaus dilanjutkan dangan tausiah syriah NU, KH A. Firdaus, dan pembacaan asmaaul husna & sholawatan oleh H Zaenal Arifin, yang juga caleg dari PKB Dapil IV, Bogor Barat. Setelah pembukaan selesai, dilanjutkan acara pembekalan. perama presentasi tentang kondisi dan strategi umum pemenangan pemilu kota bogor oleh Ketua DPC dilanjutkan oleh LPP DPW Jawa Barat, H. Zaifudin Zuhri, SH. Setelah itu dilanjutkan presentasi oleh Caleg DPR RI, H. Otong Abdurrahman.

Pak Otong, yang nota bene adalah orang PBNU menekannkan sekali bagaimana politik NU harus dijalankan. dan mereka berkeyakinan, hanyalah PKB yang mampu menyelamatkan politik NU. Karena sampai saat ini, hanya PKB yang telah berjuang di parlemen untuk kepentingan pesantren, umat NU di pedesaan dan penghormatan terhadap ulama.

Setelah jeda istrirahat untuk sholat & makan, dilanjutkan perumusan program kerja pemenangan pemilu per dapil yang dipandu oleh masing-masing korwil DPC. Dari hasil rembugan dan workshop ini, menambah optimisme bahwa PKB mampu memenangkan PEMILU di 2009. Target raihan suara adalah sekitar 50.000 yang sebanding dengan 6 kursi DPRD. target raihan paling besar dibebankan kepada Kecamatan Bogor Barat dan Tanah Sareal.

Menuju Kemenangan, DPP PKB Selenggarakan Simposium Nasional

JAKARTA—Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa dipastikan akan mengadakan acara Simposium Nasional di Balai Kartini , Jakarta Selatan 11 November mendatang. Direktur Eksekutif Lembaga Pemenang Pemilu Partai Kebangkitan Bangsa Abd. Kadir Karding saat diwawancara (07/11) tadi menegaskan akan mengadakan acara symposium yang akan membahas 13 Agenda kemandirian dan Kedaulatan Bangsa .” Sebagai komponen Bangsa, PKB memiliki peran yang strategis untuk berperan aktif mewujudkan cita-cita bangsa. Dan inilah momentum yang tepat untuk kembali mengarahkan visi dan misi bangsa ini menuju yang lebih baik. Ada 13 Agenda Kemandirian dan Kedaulatan Bangsa yang telah dirumuskan PKB, itu yang akan kami matangkan dan kami perjuangkan nantinya”, Ungkap Karding.

Lebih jauh Karding menambahkan, Simposium dipastikan akan dihadiri seluruh pengurus DPP PKB, para caleg DPR RI, DPR D Provinsi , pengurus DPW PKB Se Indonesia, Pengurus PBNU, pemerintah dan badan organisasi masyarakat. “ Bersama-sama kita akan kaji dan diskusikan agar 13 Agenda ini terlaksana dan mampu melahirkan program-program yang strategis dan kami yakin ini akan mendapat respon baik dan berbagai kalangan dan lapisan masyarakat”, katanya.
Sebagai Panitia penyelenggara symposium , Karding rencananya akan menghadirkan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai nara sumber utama yang akan membawakan materi kunci.
Berikut 13 Agenda Kemandirian dan Kedaulatan Bangsa :

1. Agenda Kedaulatan Ekonomi dan Pemberantasan kemiskinan (pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan untuk meningkatkan pemerataan, pengentasan kemiskinan dan stabilitas ekonomi jangka menengah dan panjang).
2. Agenda Kedaulatan Pangan, Pembaharuan Agraria dan Pembangunan Pedesaan (orientasi pemberian perlindungan terhadap usaha-usaha pangan nasional, pengembangan riset, tehknology transfer yang murah, missal, aplikatif, dan ekologis untuk meningkatkan kesejahteraan petani).
3. Agenda Perburuhan, Perumahan dan Kesejahteraan keluarga (orientasi mengagendakan peningkatan kualitas dan kesejahteraan burus serta penyediaan kebutuhan papan yang memadai dan terjangkau).
4. Agenda Kedaulatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (mengagendakan pengelolaan SDA untuk kepentingan orang banyak dan berorientasi jangka panjang lewat pemberdayaan, peningkatan efisiensi, dan ekonomi yang ramah terhadap lingkungan)
5. Agenda Kedaulatan energy dan Industri Strategis ( Mengagendakan pengembangan kemandirian energy jangka menengah dan panjang dengan penggalakan effisiensi dan eksplorasi, pengembangan kapasitas instru local untuk mengurangi ketegantungan terhadap asing).
6. Agenda Kedaulatan kelautan dan Pengembangan Wilayah ( Mengagendakan pemberdayaan kalautan jangka menengan dan panjang yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan domestic, peningkatan kesejahteraan nelayan, dan pengembangan ekonomi wilayah).
7. Agenda Penegakan Hukum , HAM dan Keadilan ( Mengagendakan reformasi hokum berbasis HAM dan keberpihakan hokum terhadap kaum marginal dan tertindas).
8. Agenda Pemberantasan Korupsi ( Mengagendakan melakukan peningkatan kapasitas pencegahan dan hukuman atas kasus Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme).
9. Agenda Reformasi Politik dan Birokrasi ( Mengagendakan melakukan reformasi pemerintahan yang stabil dan akuntable, serta birokrasi yang efisien dengan SDM yang berkualitas)
10. Agenda kedaulatan Pertahanan, Keamanan dan Hubungan Internasional ( Mengagendakan pengembangan system pertahanan keamanan yang sesuai dengan situasi Indonesia dan hubungan diplomasi yang bebas dan aktif).
11. Agenda Perempuan , Anak dan Pemuda ( Mengagendakan upaya pemberian jaminan akan hak perempuan dan anak serta memberikan peluang ekspresi perempuan, anak dan pemuda).
12. Agenda Kedaulatan Pendidikan dan Kesehatan ( Mengagendakan peningkatan kualitas SDM supaya mampu bersaing ditingkat regional dan internasional dengan pendidikan berkualitas, kesehatan yang baik dan peningkatan keterempilan pekerja).
13. Agenda Kehidupan Beragama dan Pluralisme ( Memperkuat semangat kebangsaan dan keagamaan Indonesia yang berdasarkan kebhinekaan dan revitalisasi kewarganegaraan untuk menciptakan masyarakat yang toleran dan egaliter).

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB , A Muhaimin Iskandar yang akrab dengan sapaan Cak Imin dipastikan akan membuka acara symposium dan menyampaikan orasi politik bertemakan “ Kebangkitan di Tengah Pergolakan Politik Ekonomi Dunia.

Sesuai agenda, di tempat yang sama rencananya usai Symposium akan dilanjutkan dengan Musyawarah Kerja Nasional ( Mukernas). Mukernas akan di ikuti Seluruh Ketua DPW PKB Se Indonesia.

PLAT FORM PKB

Oleh: Dr. KH. Noer Iskandar Al-Barsany, M.A.)*

Untuk mencapai cita-cita luhur dan ideal, sebuah organisasi atau perkumpulan apapun, ia dapat dipastikan memiliki “Nilai-nilai Dasar Perjuangan” (NDP). NDP itu kemudian menjadi dasar pijakan rumusan program yang akan diperjuangkan melalui berbagai event sebuah organisasi atau perkumpulan.

Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, sebagai salah satu partai politik produk era reformasi di Negara kita ini tergolong partai politik baru karena baru dideklarasikan tanggal 23 juli 1998 yang lalu. Pada tanggal 15 – 17 September yang lalu Dewan Pimpinan Pusat PKB bersama Ketua Dewan Tanfidz atau Wakilnya se-Jawa mengadakan pertemuan workshop di Jakarta untuk menyusun Plat Form PKB.

Dengan menggunakan metode SWOT (Strong, Weak, Opportunity dan Threatment), pertemuan berhasil menyepakati Lima Nilai Dasar (Plat Form) perjuangan PKB; yaitu ketawhidan, Keadilan, Kedaulatan Rakyat, Persaudaraan dan Moral. Penulis mencoba menyumbangkan uraian Lima Nilai Dasar (Plat Form) itu secara rinci untuk menjadi pedoman operasional sosialisai PKB di tengah masyarakat luas.

Pertama : Ketawhidan

Ketawhidan berakar kata dari bahasa Arab tawhid yang di Indonesiakan dengan menambahkan konfiks ke-an yang berarti ke Esaan Tuhan. Yang dimaksud ketawhidan disini ialah keyakinan terhadap ke Esaan Tuhan sebagai sumber energi lahir batin bagi kehidupan bangsa. Keyakinan ini mendorong dan memberikan pengaruh secara teologik untuk mewujudkan perbuatan nyata (action) menuju cita-cita kehidupan yang diridai oleh Tuhan. Karena kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tanpa rida-Nya dapat dipastikan akan mendapatkan murka-Nya dalam bentuk penderitaan atau krisis.

Paham ketawhidan yang diyakini oleh PKB ialah paham ketawhidan yang bersumber dari sistem teologik (agama) yang telah berhasil dirumuskan oleh kelompok Skolastik Orthodox Sunni School atau Ahlussunnah Waljamaah. Secara garis besar paham ini dalam pengertian metode penalaran derivasi terhadap sumber ajaran utama Islam, Al-Qur’an dan Al-Sunah, baik dalam aspek ritual ibadah murni, aspek ibadah sosial dan aspek etika atau akhlak, melahirkan etika dasar yang popular disebut seimbang, toleran dan tidak ekstrim. Karakter seperti inilah yang kemudian dapat mencerminkan nilai demokratis pluralistic dan inovatif atau dalam bahasa poluler sekarang reformasif seperti bercermin dalam nilai-nilai dasar berikut.

Kedua : Keadilan

Kata keadilan juga berasal dar akar kata bahasa Arab “adil” dan di Indonesiakan dengan konfiks ke-an yang berarti tindakan adil. Hampir setiap jum’at seorang khatib dalam shalat Jum’at dapat dipastikan menutup khutbahnya dengan menyerukan berbuat adil atau keadilan seperti diperintahkan oleh Allah SWT. Dalam Al-Qur’an bahkan dilengkapi dengan berbuat baik kepada sesama (ihsan) dan menyantuni para kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin.

(Q.S. al Nahl : 90)
Artinya atas dasar keyakinan seperti dalam poin pertama, PKB dituntut berusaha semaksimal mungkin memperjuangkan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara demokratis demi kepentingan rakyat terutama kalangan du’afa atau masyarakat tak berdaya. Berbuat adil artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya, kalau tidak berarti berbuat zalim atau aniaya.

Lahirnya PKB adalah semata-mata untuk menegakkan amar ma’ruf nahi munkar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan wujud memperjuangkan hak semua warga negara tanpa membedakan kelompok atau golongan dan tidak berorientasi hanya kepada kekuasaan. Semua warga Negara harus dipandang memiliki hak yang sama dalam aspek politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya, yang tentu saja dalam koridor yang telah disepakati oleh consensus nasional bangsa. Maka komitmen PKB selanjutnya harus berpihak kepada rakyat dan memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan seperti tercermin dalam poin ketiga berikut.

Ketiga : Kedaulatan Rakyat.

Kata kedaulatan juga berakar kata dari bahasa Arab “dawlah” artinya kekuasaan, di Indonesiakan dengan menambahkan konfiks ke-an yang berarti wujud kekuasaan.

Dalam perbendaharaan Fiqh Politik Islam, pemimpin atau umara’ harus memiliki komitmen kepada kemaslahatan atau kesejahteraan rakyat, bahkan bertanggung jawab terhadap nasib yang dirasakannya. Maka PKB memiliki agenda mengubah wacana demokratis yang memihak kepada rakyat.

Secara eskatologic, umara’ bertanggung jawab atas nasib penderitaan rakyat ketika dialam akhirat nanti dan akan disiksa berlipat ganda kalau melakukan penyelewengan.

Tetapi keberpihakan PKB kepada rakyat harus dijiwai oleh keyakinan seperti poin pertama sehingga terhadap dari semua bentuk konspirasi politik yang dapat meruntuhkan sendi-sendi persatuan dan kesatuan serta moral bangsa.

Keempat : Persaudaraan.

Bentuk Negara yang hendak diperjuangkan oleh PKB, bukan bentuk Negara federal atau serikat yang dapat mengancam sparatisme dan desintegrasi bangsa. Dalam teori Politik Aswaja yang dipelopori oleh Imam AL Mawardi, sebuah Negara yang telah memberikan fasilitas terselenggaranya syari’at Islam bagi masyarakat muslim (Islamic Society), dengan label Negara apapun, sudah PKB dengan ini dasar ini memilki komitmen menjaga persatuan dan kesatuan bangsa menuju masyarakat yang demokratis dengan melakukan upaya reformasi (islah) di segala bidang termasuk mengurangi secara bertahap peran dwi fungsi ABRI dan mungkin juga mengamandemen pasal-pasal UUD 1945 yang dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan dinamika bangsa.

Dari sinilah Gus Dur memberikan pernyataan mendukung PDI Perjuangan pimpinan Megawati, karena PDI dan PDI Perjuangan inilah yang memiliki visi dan komitmen sama dalam nilai dasar ini. Selain itu NU telah menyatakan bahwa bentuk Negara kita berdasarkan Pancasila ini telah final tetapi dengan tetap memiliki komitmen menegakan amar ma’ruf nahi munkar atau melakukan reformasi meluruskan instrument Negara dan pemerintah yang dinilai telah diselewengkan . Karena itu bentuk Negara yang diperjuangkan oleh PKB tetaplah Negara kesatuan, tetapi dengan menghapus sentralisasi kekuasaan dengan memberi otonomi yang luas kepada daerah.

Semua poin di atas akan jauh dari harapan kalau tidak didukung moral para penyelenggara Pemerintah atau penguasa yang memilki kredibilitas moral yang baik.

Kelima : Moral.

Terpuruknya bangsa dan Negara kita dalam berbagai krisis sebenarnya bersumber dari krisis kepercayaan rakyat terhadap sebenarnya bersumber dari krisis kepercayaan rakyat terhadap para pemimpin Orde Baru yang tidak bermoral karena keterlibatan dalam praktek-praktek KKN baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalankan roda pembangunan. Sumberdaya manusia yang hanya berorientasi kepada kepentingan fisik akan diperjuangkan oleh PKB dengan menyeimbangkan secara riil pembangunan fisik dan moral. Para penyelenggara pemerintah haruslah orang-orang yang berakhlak mulia, jujur, adil dan bersih yang tercerahkan dari bentuk derivasi nilai dasar poin pertama.

Lima Nilai dasar Perjuangan (Plat Form) PKB ini akan diperjuangkan semaksimal mungkin demi masa depan bangsa yang sejahtera di segala bidang dengan ridha Allah swt. Karena PKB memiliki komitmen ulama sebagai pewaris para Nabi dalam dua hal mendasar, yaitu komitmen agama (moral) dan tatanan politik di dunia yang tertib dan demokratis. Wallahu a’lam.

)*Penulis adalah Syuriyah PBNU, Dosen Pascasarjana Universitas Islam Malang dan Ketua

SIKAP PKB KOTA BOGOR Terhadap HASIL PILKADA KOTA BOGOR

PERS RELEASE

DEMI KEBANGKITAN & KEDAMAIAN KOTA BOGOR

PKB KOTA BOGOR MENETAPKAN DIRI SEBAGAI PARTAI

“KRITIS – KONSTRUKTIF-SOLUTIF’

Setelah kita melewati proses PILKADA KOTA BOGOR 2008, yang berlangsung cukup terbuka dan demokratis dengan beberapa catatan, PKB Kota Bogor mempunyai sikap dan catatan untuk pengembangan demokrasi dan pembangunan berkelanjutan KOTA BOGOR sebagai berikut:

1. PKB Kota Bogor mengucapkan selamat kepada pasangan DIANI-RU’YAT yang berhasil mendapatkan suara paling banyak dalam PILKADA kali ini. Semoga amanat ini dapat diemban sebaik mungkin.
2. PKB Kota Bogor tetap berharap kepada aparat hukum untuk segera memproses masalah hukum yang terjadi selama PILKADA maupun kasus hukum diluar PILKADA yang menimpa kepada pasangan kandidat walikota/wakil walikota KOTA BOGOR sehingga ini akan mengurangi beban bagi kepemimpinan Kota Bogor lima tahun ke depan.
3. Untuk mengawal proses demokrasi dan pembangunan KOTA BOGOR lima tahun kedepan, PKB Kota Bogor memposisikan diri sebagai partai “KRITIS – KONSTRUKTIF-SOLUTIF’ dalam artian

KRITIS : PKB Kota Bogor akan selalu responsive dan kritis terhadap kebijakan yang dikeluarkan Walikota Bogor baik yang berhubungan dengan pengelolaan pemerintahan maupun kebijakan umum yang berdampak langsung kepada masyarakat Kota Bogor.

KONSTRUKTIF : Kritik yang disampaikan PKB Kota Bogor tetap dilandasi fakta-fakta dan acuan teoritis teruji dalam kerangka ikut membangun KOTA BOGOR menjadi lebih baik.

SOLUTIF : PKB Kota Bogor siap memberikan alternatif solusi bagi permasalahan Kota Bogor. Kami akan siap memberikan jasa konsultasi bagi pengembangan Kota Bogor dengan tenaga ahli yang mumpuni.

4. Untuk mengamankan sikap partai ini, kami instruksikan kepada seluruh kader PKB baik distruktural maupun non structural (PKB Kultural) serta para Caleg untuk tetap memantapkan langkah dan gerak yang digariskan partai untuk meraih kemenangan pada PEMILU 2009.
5. Kami menghimbau kepada sebagian kader PKB maupun warga nahdhiyin yang selama PILKADA berbeda sikap dan pandangan politiknya untuk segera melupakan semua hiruk pikuk PILKADA, dan kembalilah melakukan kerja-kerja partai secara kongkrit yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat untuk meraih kemenangan PKB Kota Bogor dalam PEMILU 2009.

Demikian, catatan & sikap PKB Kota Bogor mengenai PILKADA KOTA BOGOR dan langkah PKB menghadapi PEMILU 2009. Semoga apa yang telah kita lakukan dan upayakan serta diimpikan tetap mendapat ridho Allah Swt. Amin.

Bogor, 28 Oktober 2008

DPC PKB Kota Bogor

Ir. Heri Firdaus

Ketua

SERBA SERBI PILKADA KOTA BOGOR

DIANI TUNTASKAN PILKADA KOTA BOGOR

Sabtu, 25 oktober 2008 masyarakat kota bogor telah menetapkan pilihan mereka untuk memilih pemimpinnya lima tahun kedepan. Hasil perhitungan sementara, pasangan Diani-Ru'yat yang diususng partai gajah (tiga besar pemenang pemilu 2004 kota bogor, GOLKAR, PKS, & PDIP) berhasil mempertahankan dominasinya. Ini juga tak luput dari kekuatan figur Incumbent (DIANI BUDIARTO) yang secara cerdik mampu memainkan posisi beliau sebagai walikota. Dengan melekatnya jabatan walikota (karena MK memutuskan walikota tdk perlu mundur) maka, secara otomatis kesempatan untuk memperkenalkan beliau sangat besar.

Ditengah kondisi masyarakat yang menurut cacatan kami masih tidak peka politik seratus persen, peran pak Diani sebagai walikota sangat menentukan. Apalagi beliau secara kasus hukum masih bersih, sehingga mempersulit lawan-lawan politik beliau untuk menjatuhkannya. Kecerdikan pak diani, memecah kekuatan para ulama turut andil bagian mensukseskan beliau menduduki kursi kembali. Apalagi seperti kita ketahui, masyarakat kota bogor sangat cair, cenderung pragmatis, dalam artian ideologisasinya tidak kuat. Dengan kondisi demikian, siapa yang mampu mempengaruhi secara instan dialah yang mampu mengambil suara mereka.

Ya.. kemenangan pak Diani - Ru'yat bisa dikatakan kemenangan pak Diani semata. apalagi ditengah gugatan yang semakin kecang untuk menuntaskan kasus pak Ru'yat dalam kasus korupsi berjamaah bersama p sahid yang telah dieksekusi sebelumnya. Pertanyaannya, apakah ini akan menjadi pengulangan kembali dimana periode sebelumnya pak Diani sendirian memimpin? dan apakah sekarang sengaja pak Ru'yat akan dikorbankan sehingga pak Diani memimpin sendirian kembali? jika ini terjadi, ini menunjukkan kehebatan seorang Diani Budiarto.. bisa jadi ini grand scenario yang digagas jauh-jauh hari..

ya kita liat aja perkembangan...
semoga bogor tetap menjadi tempat yang nyaman bagi semua orang..
semoga bogor tetap menjadi tempat yang aman bagi pelancong...
semoga bogor tetap menjadi tempat yang khusuk bagi para peziarah..
semoga pak Diani Budiarto tetap konsisten dengan gaya kepemimpinannya..

PKB Anggap Caleg Termudanya Magang di DPR

Nathania Regina - Dapil KEPRI JAKARTA - Nathania Regina, calon anggota legislative termuda dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), terus mendapat sorotan publik. Usianya yang menginjak 21 tahun ini mendapat pandangan miring berbagai kalangan. Bagaimana Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB menanggapinya? "Saya kira posisinya magang ya. Dan jika terpilih, posisinya itu untuk memproses mematangkan organisasi buatnya," kata Muhaimin di sela-sela halal bihalal di rumah dinasnya, Jalan Denpasar Raya, Jakarta, Minggu (12/10/2008). Cak Imin, panggilan Muhaimin, berharap kehadiran Regina dapat memberi penyegaran di partainya. "Biar saja rakyat sana (Kepulauan Riau) yang memilih apakah dia layak atau tidak," tukasnya. Ditanya apakah kehadiran Regina karena untuk memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan PKB, Muhaimin berujar, "Caleg perempuan dari PKB sudah cukup terpenuhi," tuturnya. (kem) www.okezone.com

Quo Vadis Lingkungan Kita?

Tingkat dan akselerasi kerusakan lingkungan hidup di Indonesia saat ini, telah lebih jauh berubah menjadi masalah sosial yang pelik. Aktifitas pembangunan saat ini yang terus memacu pertumbuhan ekonomi telah menimbulkan masalah-masalah sosial seperti mengabaikan hak-hak rakyat atas kekayaan alam, marjinalisasi dan pemiskinan karena pertumbuhan ekonomi ini telah diserahkan pada kekuatan-kekuatan modal besar yang semata-mata berorientasi kepada keuntungan.
Ditambah lagi dengan kongkalikong dengan birokrat dan politikus busuk di legeslatif, maka jalan eksploitasi lingkungan hidup semakin lancar dan mulus. Oleh karena itu permasalahan lingkungan hidup juga bukan masalah yang berdiri sendiri dan harus dipandang sebagai masalah sosial kolektif yang bernuansa politis ekonomis.
Oleh karenanya, masalah lingkungan hidup saat ini mau tidak mau juga harus mentransformasikan dirinya menjadi sebuah gerakan social yang bersifat politis ekonomis dan kultural. Artinya seluruh komponen masyarakat seperti buruh, petani, nelayan guru, kaum profesional, pemuda, mahasiswa, remaja, anak-anak dan kaum perempuan harus bersatu melawan ketidak adilan dan pengrusakan lingkungan hidup.

Sektor Kehutanan
Indonesia merupakan rumah dari hutan hujan terluas di seluruh Asia, dan Indonesia terus mengembangkan lahan-lahan tersebut untuk mengakomodasi kebutuhan populasinya yang semakin meningkat serta pertumbuhan ekonominya yang terus dipacu tanpa batas.
Sekitar tujuh belas ribu pulau-pulau di Indonesia membentuk kepulauan yang membentang di dua alam biogeografi - Indomalayan dan Australasian - dan tujuh wilayah biogeografi, serta menyokong luar biasa banyaknya keanekaragaman hayati dan penyebaran spesies-spesiesnya.
Dari sebanyak 3.305 spesies amfibi, burung, mamalia, dan reptil yang diketahui di Indonesia , sebesar 31,1 persen masih ada dan 9,9 persen terancam punah. Indonesia merupakan rumah bagi setidaknya 29.375 spesies tumbuhan vasikular, yang 59,6 persennya masih ada. Semua ini menggambarkan bagaimana potensi hutan Indonesia sekarang ini dan ancaman kerusakannya di masa depan jika permasalahan ini tak ditangani secara serius.

Kerusakan Hutan Yang Semakin Masif
Saat ini, hanya kurang dari separuh Indonesia yang memiliki hutan alami, hal ini merepresentasikan penurunan signifikan dari luasnya hutan pada awalnya. Antara 1990 dan 2005, negara ini telah kehilangan lebih dari 28 juta hektar hutan, termasuk 21,7 persen hutan perawan. Penurunan hutan-hutan primer yang kaya secara biologi ini adalah yang kedua di bawah Brazil pada masa itu, dan sejak akhir 1990an, penggusuran hutan primer makin meningkat hingga 26 persen. Kini, hutan-hutan Indonesia adalah beberapa hutan yang paling terancam punah di muka bumi.
Jumlah hutan-hutan di Indonesia sekarang ini makin turun dan banyak dihancurkan berkat penebangan hutan, penambangan, perkebunan agrikultur dalam skala besar, kolonisasi, dan aktivitas lain yang substansial, seperti memindahkan pertanian dan menebang kayu untuk bahan bakar.
Luas hutan hujan semakin menurun, mulai tahun 1960an ketika 82 persen luas negara ditutupi oleh hutan hujan, menjadi 68 persen di tahun 1982, serta menjadi 53 persen di tahun 1995, dan 49 persen saat ini. Bahkan, banyak dari sisa-sisa hutan tersebut yang bisa dikategorikan hutan yang telah ditebangi dan terdegradasi.
Efek dari berkurangnya hutan ini pun meluas, tampak pada aliran sungai yang tidak biasa, erosi tanah, dan berkurangnya hasil dari produk-produk hutan. Polusi dari pemutih khlorin yang digunakan untuk memutihkan sisa-sisa dari tambang telah merusak sistem sungai dan hasil bumi di sekitarnya sebagaimana yang terjadi di Papua di sekitar wilayah penambangan Freeport di mana sagu, sampan dan sungai (3 S) yang menjadi sumber hidup orang Papua telah menjadi rusak.
Sementara perburuan ilegal telah menurunkan populasi dari beberapa spesies yang mencolok, di antaranya orangutan (terancam), harimau Jawa dan Bali (punah), serta badak Jawa dan Sumatera (hampir punah). Di pulau Irian Jaya, satu-satunya sungai es tropis memang mulai menyurut akibat perubahan iklim, namun juga akibat lokal dari pertambangan dan penggundulan hutan
Di Indonesia, penebangan kayu secara legal mempengaruhi 700.000-850.000 hektar hutan setiap tahunnya, namun penebangan hutan illegal yang telah menyebar meningkatkan secara drastis keseluruhan daerah yang ditebang hingga 1,2-1,4 juta hektar, dan mungkin lebih tinggi. Di tahun 2004, Menteri Lingkungan Hidup Nabiel Makarim mengatakan bahwa 75 persen dari penebangan hutan di Indonesia ilegal. Meskipun ada larangan resmi untuk mengekspor kayu dari Indonesia , kayu tersebut biasanya diselundupkan ke Malaysia , Singapura, dan negara-negara Asia lain. Dari beberapa perkiraan, Indonesia kehilangan pemasukan sekitar 1 milyar USD pertahun dari pajak akibat perdagangan gelap ini.
Penambangan ilegal ini juga merugikan bisnis kayu yang resmi dengan berkurangnya suplai kayu yang bisa diproses, serta menurunkan harga internasional untuk kayu dan produk kayu. (Sumber: Indie www.trulyjogja.com)

Jeda Tebang Saat ini Juga
Kita tidak punya pilihan. Penebangan hutan harus dihentikan segera, dan seluruh tanah-tanah negara harus kembali direhabilitasi. Ditanami pohon kembali. Terutama di Pulau Jawa. Keterlambatan pengambilan keputusan dan tindakan nyata akan berdampak terjadinya bencana.Jangan biarkan negara jamrud khatulistiwa ini menjadi gurun khatulistiwa. Indonesia harus dinyatakan tertutup untuk perkebunan-perkebunan yang menggusur hutan-hutan demi keuntungan ekonomis semata-mata.
Dalam hal ini Hak kelola rakyat atas hutan menjadi sesuatu yang harus segera dilaksanakan sebagai aspek keadilan dalam distribusi kesejahteraan.=

(Oleh : Setya Dharma S.Pelawi)
Penulis adalah Caleg PKB DPR-RI
Dapil Jabar III Kota Bogor & Kabupaten Cianjur

KH. Lukman Hakim dan Islam Kebelet

KH. Lukman Hakim dan Islam Kebelet
10 Oktober 2008 14:26:25

www.gusmus.net

Orangnya kalem dan sederhana. Tapi, justru kekalemannya itu bikin orang penasaran. Ya, begitulah keseharian Lukman Hakim yang kesohor sebagai sufiolog (ahli tentang tasawuf), dosen dan juga penulis banyak buku. Dalam sebuah acara pengajian di bilangan Matraman, alumnus Pesantren Tebuireng, Jombang ini hadir menjadi pembicara.

Kali ini, ia mengudar persoalan tasawuf dalam kaitannya dengan pencapaian dunia yang damai. “Kalangan pluralis sering menghubungkan perdamaian dengan ayat,” Wahai manusia sesungguhnya kalian diciptakan terdiri dari laki-laki dan perempuan dan kami jadikan kalian berkelompok- kelompok dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal (lita’arafu)”. Dalam perspektif sufi, tafsir terhadap kata-kata “lita’arafu” bukan sekedar saling kenal-mengenal dan saling mencerdaskan, tetapi saling mengenalkan ma’rifatullah kepada sesama,” urainya didepan sekitar 50-an peserta.

Pemimpin Majalah Sufi ini, melihat Islam sekarang dalam tiga model. Pertama, Islam yang lagi kebelet mau ke kamar kecil dengan segala ketidaksabarannya. Biasanya, Islam model ini dengan modal sedikit pengetahuan tentang Islamnya pengen segalanya harus selesai dengan atas nama Islam. Kedua, setelah sampai di dalam WC, ada model Islam ngeden. Islam model ini, biasanya sering memaksakan sesuatu atas nama Islam yang sesungguhnya itu bukan Islam, tetapi nafsu Islam. Biasanya Islam model ini pengen cepat selesai segala urusanya dengan instan. Seperti kita lihat sekarang, ada gerakan-gerakan ritual dzikir instan. Dengan dzikir massal, lalu Tuhan disuruh bekerja. Ketiga, model Islam keluar dari WC, lalu melupakan WC dan penjaganya. Penjaga WC ternyata para kyai. “Kayak sekarang, para kyai diajak rembugan untuk ikut menyelesaikan persoalan bangsa. Tapi, setelah selesai, para kyai selalu ditinggalkan. Pahahal, kalau kebelet kembali lagi ke WC,” ujarnya dengan memakai metafora. Yah, begitulah, pak sufi. (mz)

Empat Karakter Capres AS

Oleh KH. Abdurrahman Wahid Saat ini Amerika Serikat sedang mendekati pemilu presiden dan wakil presiden karena masa jabatan George W Bush akan berakhir pada 20 Januari 2009. Maka, pemenang pemilu yang akan menggantikannya. Kalau John McCain menang, ia akan menjadi presiden dan Sarah Palin wakil presidennya. Sementara jika Barack Obama yang menang, ia akan menjadi presiden dan Joe Biden jadi wakilnya. Ini seperti mengulang terpilihnya Harry S Truman sebagai presiden, menghancurkan Thomas E Dewey dari Partai Republik. Kalau Truman adalah ”perwakilan” dari Independence, sebuah kota kecil di negara bagian Missouri, Dewey adalah ”perwakilan” dari New York yang merupakan sebuah kota besar. Hal ini terjadi pula pada John McCain-Sarah Palin. John McCain adalah seorang yang berasal dari Arizona, sebuah negara bagian yang memiliki daerah-daerah kering, di samping tanah-tanah pertanian yang sangat luas. Sarah Palin justru sebaliknya, ia adalah gubernur negara bagian Alaska yang dipenuhi salju Kutub Utara. Pantainya yang panjang itu memiliki sumber-sumber minyak bumi. Karena Anchorage sebagai ibu kota negara bagian berukuran kecil saja dan sepi, Sarah Palin pantas menjadi ”perwakilan” sebuah kota kecil. Bagaimanapun, dengan bersatunya warga padang pasir dan daerah bersalju John McCain dan Sarah Palin, yang terjadi adalah penyatuan ideologis dua orang yang pantas disebut sebagai ”orang kota kecil”. Justru di sinilah terlihat sangat menarik polarisasi keempat calon tersebut. Di satu pihak, Obama yang berasal dari negara bagian Ohio itu harus dapat memunculkan diri sebagai ”perwakilan” kaum buruh kecil dan generasi tua. Padahal, usianya belum lagi 50 tahun. Joe Biden, sebagai seorang yang dianggap tua, profesi sebagai senator yang sekian lama dijalaninya (23 tahun), pada akhirnya membuat ia tampil sebagai profesional yang dianggap menguasai masalah-masalah luar negeri. Walaupun Barack Obama juga seorang senator, ia baru sekali memegang jabatan itu sehingga belum diketahui penguasaan dirinya atas soal-soal diplomasi. Ini berarti ia bisa dinilai masih terlalu baru dalam kalangan itu untuk dijadikan seorang penyusun kebijakan presiden. Sangatlah menarik untuk mengikuti kenyataan ini, karena ternyata lingkungan seseorang dapat menentukan ke arah mana ”bergerak” dalam karier politiknya. Inilah yang membedakan Dwight Eisenhower sebagai Presiden AS. Karena ia orang militer, perilakunya sehari-hari menjadi sangat dipengaruhi profesinya itu. Sementara sebagai seorang pemilik toko kecil Haberdasher, Harry Truman diharapkan sangat teliti dalam urusan sehari-hari. Hal ini tentu berbeda dari Franklin D Roosevelt, yang sangat jarang turun dari kursi roda. Di bawah Roosevelt, kebersihan kantor Gedung Putih dilakukan para asisten Gedung Putih. Walaupun mereka berbeda dalam menjalankan aktivitas sebagai presiden di Gedung Putih, kedua-duanya adalah seorang presiden negara besar seperti AS. Perbedaan-perbedaan seperti inilah yang harus dikenal ”pengamat politik” AS, kalau diinginkan tulisan-tulisan mereka menjadi berbobot. Tentu saja hal itu diformulasikan seiring rencana-rencana kerja mereka jika telah mencapai Gedung Putih tersendiri, selain asumsi-asumsi domestik yang dibawa masing-masing. Kalau Obama dan John McCain tidak melalui pemilihan presiden yang dinamis dan terbuka, perkembangan politik di Negeri Paman Sam itu memiliki dinamika akan bertindak sendiri melawan undang-undang dasar negara itu. Maka, di negeri kita batasan-batasan UUD 1945 masih belum selesai dibuat. Apa yang dilakukan Thomas Jefferson dengan hak-hak dasar individual dari warga negara dan Alexander Hamilton dengan hak-hak dasar Negara bagian adalah batasan-batasan dalam pembahasan sebuah Undang-Undang Dasar AS. Di luar kedua hal itu, para warga negara AS tidak mau mendiskusikan konstitusi negara tempat mereka hidup. Di negeri kita, belum pernah ada upaya untuk melakukan pembatasan-pembatasan seperti itu. Maka, kita tidak tahu pembahasan itu sudah sampai di mana. Sekarang tampaknya pembahasan mengacu kepada adakah konstitusi kita dapat dibatasi pembahasan-pembahasan atasnya? Jika dibahas tentang batas-batas hak warga negara, hal itu harus mengacu bahwa konstitusi berlandaskan kemerdekaan. Jadi, hak kelompok-kelompok minoritas seperti Ahmadiyah Indonesia, termasuk hak-hak dasar Front Pembela Islam (FPI), harus dilindungi. Benarkah ini batasannya? Perlu ada kejelasan, bukan?[] *Ketua Umum Dewan Syura DPP Partai Kebangkitan Bangsa (Seputar Indonesia, Jum’at, 26 September 2008).[]

Selamat Idul Fitri 1429H

KELUARGA BESAR PKB KOTA BOGOR MENGUCAPKAN

Selamat 'Idul Fitri 1429H
Mohon Maaf Lahir Bathin
Taqobballahu Minna Wa Minkum
......
Bangkitlah Bangsaku
Damailah Negeriku
Tetap Semangat Berjuang Demi Perubahan..

Aji Hermawan » Mengapa Gus Dur ???

Bersama ini aku posting lagi komentar Dr Aji Hermawan, Dosen Pascasarjana IPB. Saya dapatkan tulisan ini semalam kita searching tulisan/komentar masalah Gus Dur. dan saya baca posting mas aji ini cukup menarik, dan menunjukkan kualitas mas aji sebenarnya.. selamat mencernanya>>>>

03 May 2004

Aji Hermawan » Mengapa Gus Dur ???

Memilih presiden mbok ya jangan diqiyaskan/dianalogikan dengan memilih
atlit, karyawan, atau direktur perusahaan. Institusi-institusi yg dijadikan
analogi adalah institusi yang tidak 'demokratik'. Kebetulan saya pernah
riset ttg 'workplace democracy', yang menjadi perjuangan kaum buruh di
Inggris. Jadi kalau mau memakai common sense ya jangan dialihkan konteksnya
ke memilih direktur (spt pendapat Hendrawan Nadesul dan Denny JA), atau
milih atlit (Usman), atau milih karyawan (Muaz).

Kalaupun mau dianalogikan ke tempat kerja juga boleh sih. Mari kita
perdebatkan, asal kita mau membuka 'kurungan' kita tentang 'workplace'.
Namun kalau kita sudah menerima 'taken for granted' bahwa bentuk-bentuk dan
struktur tempat kerja sekarang ini sebagai sebuah bentuk 'the best
practice', yang bisa kita adaptasi, yang tak pernah kita pertanyakan
'kebenaran' keberadaannya, maka ya sulit bagi kita untuk mendiskusikannya.

Tapi OK lah kita ndak perlu mengaduk-aduk hakikat workplace, cukup merefer
pada workplace yg sudah ada di benak orang awam. Di sini saya hanya ingin
menambahkan informasi saja bahwa umumnya di tempat kerja (paling tidak di UK
yg saya tahu) dikenal prinsip yang namanya 'equal opportunity'. Kalau ada
shareholder yg menolak memilih direktur karena alasan disable (cacat fisik
seperti buta) saya yakin kalau di sini akan masuk penjara. Jadi kalau
Hendrawan Nadesul dan Denny JA jika diberi kesempatan memilih direktur
perusahaannya di dalam wilayah hukum UK, saya jamin masuk mereka penjara
atau minimal kena sue dan bayar denda. Direktur yang hebat tentu direktur
yang tidak buta, tapi 'demokrasi ala UK' menjamin equal opportunity bagi
manusia yang cacat. Oleh karena itu saya agak heran dengan pendapat Denny
yg pakar demokrasi itu, dimana umumnya di negara2 demokrasi kaum
disadvantaged, meski minoritas, justru biasanya mendapatkan privilege.

>Menurut "Muaz Junaidi" :
>Di LN ada memang orang cacad menjadi politisi, tapi cacatnya biasanya
>lumpuh
>(tak bisa jalan). Lha kalau engga bisa lihat,

Di LN nya mana, Mas Muaz. Kalau di UK, Menteri Dalam Negeri-nya saat ini
BUTA. namanya David Blunket, kalau jalan dituntun anjing, kalau debat di
perlemen sangat canggih sambil meraba-raba huruf braille. Silakan kalau ada
waktu bisa di-search di BBC.co.uk. Saya yakin kalau yang jadi PM itu Denny
atau Hendrawan Nadesul, seorang David Blunket tak akan pernah jadi menteri.
Ngapain milih orang buta, wong yang melek saja masih banyak. Apa Inggris
kurang orang pinter dan melek?

Kalau mengenai common sense (saya kira saya ndak perlu mempertanyakan lagi
perjalanan sebuah 'sense' menjadi 'common sense', apa common sense mesti
benar, bagaimana common sense itu socially constructed, dll). Cukuplah saya
bandingkan dengan perdebatan yang sama di tempat yang berbeda, di milis
ppi-uk di Inggris ini. Common sense kebanyakan pelajar Inggris (yg sangat
sedikit mendukug GD) kok saya lihat justru menyesalkan hambatan bagi orang
buta untuk menjadi presiden (saya kebetulan hanya mengamati saja, ndak
ikutan diskusi). Apa karena kita berada di lingkungan yang berbeda, dimana
di sini setiap masuk kantor pasti ada akses untuk disable, masuk WC ada
akses untuk disable, kalau jadi boss WAJIB merekuit orang disable? Di UK
kalau anda cacat, wanita, dan minoritas (non-white) maka anda mendapatkan
peluang terbesar untuk dapat kerja.

Tapi ya ini sekedar pendapat sampingan saja dari saya. Silakan rekan-rekan
berteguh pada pendapat masing-masing. Saya pribadi cuma concern pada
hak-hak orang minoritas dan disable yg memang belum dihargai di Indonesia.
Siapapun mereka (ndak perlu Gus Dur), perlu dihargai. Kita perlu memulai
wacana yg menghargai cacat, daripada meng-exclude mereka dari ruang publik
kita (ndak hanya untuk jabatan presiden lho). Saya kok merasa kita ini
justru senang meng-alienasi orang cacat, baik cacat fisik (spt buta), cacat
agama (non-Islam), cacat spasial (non-Jawa), cacat gender (wanita), dan
cacat2 lainnya. Hal-hal seperti inikah yang akan terus
dikembangkan/dipertahankan di Indonesia?

Sebagai perbandingan juga mungkin tulisan berikut ini ada manfaatnya.
Tulisan di bawah ini adalah tulisan mhs pasca di UK, dosen UI, yg pada
pemilu kemarin kampanye untuk PKS (maksud saya ia jelas-jelas bukan
pendukung GD, kalau pendukung GD kan nanti bisa disebut mengkultuskan GD,
taklid buta, ndak pakai common sense).

Salam
Aji Hermawan

Traktat Pemikiran Politik Gus Dur

Bersama ini saya posting tulisan pak Mahfud MD dari klikpolitik.blogspot.com

Thursday, February 21, 2008

Traktat Pemikiran Politik Gus Dur

Gus Dur adalah contoh paling otentik, baik secara ideologis maupun secara biologis, tentang wajah keagamaan dan politik kebangsaan Nahdlatul Ulama (NU).

Maka ketika warga NU menggetarkan langit Indonesia pada hari ulang tahun kelahiran (harlah) yang ke-82 dua pekan lalu, nama Gus Dur selalu muncul. Komentar positif maupun minornya selalu menjadi berita, ulasan-ulasan media massa tentang harlah NU selalu dikaitkan dengannya, dan ungkapan takzim kepadanya selalu diucapkan pada sambutan-sambutan resmi acara harlah NU di berbagai tempat.

Ada disertasi doktor (S-3) tentang Gus Dur yang baru diluluskan di Universitas Gadjah Mada (UGM). Munawar Ahmad, penulis disertasi itu, dinyatakan lulus cum laude (dengan pujian) setelah mempertahankannya di depan para profesor penguji pada Program Pascasarjana UGM.

Disertasi dengan judul "Kajian Kritis terhadap Pemikiran KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) 1970-2000" itu dipertahankan dalam rapat terbuka Senat Pascasarjana UGM tanggal 18 Desember 2007 lalu di depan delapan dari sembilan penguji, yaitu Yahya Muhaimin, Mohtar Mas'oed, Purwo Santoso, Joko Suryo, Moh Mahfud MD, Yudian Wahyudi, I Ketut Putra Ernawan, dan Edi Martono. Bachtiar Effendi yang juga menjadi penguji berhalangan hadir.

Metode CDA

Munawar Ahmad yang dosen pada Fakultas Usuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta layak lulus dengan pujian (cum laude) karena hasil kerja kerasnya yang tergambar dari isi disertasinya itu.

Disertasi itu membedah dengan tekun kira-kira 500 tulisan Gus Dur yang dipublikasikan sejak 1970 sampai dengan 2000. Di dalam disertasi itu ada daftar tulisan tersebar karya Gus Dur sebanyak kira-kira 300 artikel ditambah 17 buku yang menghimpun berbagai tulisan Gus Dur sehingga keseluruhannya jika dipecah-pecah dalam tulisan aslinya memang tidak kurang dari 500 artikel. Metodologi yang dijadikan bingkai atau kerangka kerja penulisan itu adalah metode critical discourse analysis (CDA).

Berbeda dengan metode content analysis lainnya seperti analisis wacana atau analisis framing, metode CDA ini mempunyai kelebihan dam diyakini mampu untuk menjawab permasalahan penelitian yang oleh Munawar dirumuskan dalam tiga hal. Pertama, bagaimana konstruksi akar pemikiran politik Gus Dur sebagai prototipe pemikiran politik Islam kontemporer di Indonesia? Kedua, mengapa Gus Dur melakukan difference dengan cara selalu menawarkan diskursus alternatif terhadap grand politics di Indonesia?

Ketiga, bagaimana karakter ijtihad politik yang dibangun Gus Dur ketika memetakan, mengomentari, dan mendialektikakan teks ilahiah (nash) dengan konteks keindoinesiaan (urf)? Metode CDA ini mempunyai kelebihan karena mampu melakukan analisis multi-track, yakni mikro, messo, dan makro sehingga kajian terhadap diskursus tidak hanya memberi arti atau memaknai saja, melainkan juga mampu menjelaskan kontekstualitas teks itu terhadap solusi sosiologisnya yang akhirnya pada tahap makro mengkritisi temuan data.

Metode CDA dengan demikian tidak hanya melakukan elaborasi, tetapi juga melakukan kritik atas teks itu sendiri. Munawar mengatakan bahwa CDA ini mampu membongkar kejujuran dan kebohongan yang terkandung di dalam teks-teks yang dianalisis.

Lima Traktat

Apa yang menarik dari Gus Dur sehingga diangkat dalam sebuah penelitian setingkat disertasi? Munawar beralasan karena pada diri Gus Dur melekat berbagai predikat, yakni kiai, politisi, intelektual, budayawan, mantan tokoh pergerakan, dan mantan Presiden RI.

Kemampuan Gus Dur melakukan gerakan politik diakui oleh kawan dan lawan yang ditunjukkan oleh keberhasilannya meraih jabatan presiden. Bagi sarjana politik, pemikiran dan perilaku Gus Dur dapat dipandang sebagai khazanah dalam dinamika pemikiran politik di Indonesia. Gayanya yang nyleneh menunjukkan adanya tipikal pemikiran politik saat melakukan interaksi dan advokasi politik yang untuk sebagian orang NU dianggap sebagai bentuk anomali.

Sikap nyleneh dan anomali itu merupakan keunikan sekaligus kelebihannya sebagai nilai tawar di hadapan politisi lain. Salah satu kelebihan Gus Dur yang patut diperhitungkan adalah kemampuannya membangun intelektualisme dan aktivisme sekaligus yang sangat jarang dilakukan oleh ulama klasik yang melingkunginya. Ia berjuang melalui politik praksis sambil melakukan perlawanan terhadap kebodohan politik itu sendiri dengan intelektualismenya.

Disertasi ini menemukan lima traktat pemikiran Gus Dur, yakni (1) dinamisasi dan modernisasi pesantren (1973) yang mengusung ide pendekatan ilmiah model Marxian terhadap situasi politik Indonesia; (2) pengenalan Islam sebagai sistem kemasyarakatan (1978) yang berisi semangat mengembangkan Islam klasik serta bagaimana syariah diimplimentasikan dalam menghadapi masalah-masalah mutakhir; (3) Islam dan militerisme dalam lintasan sejarah (1980) yang berisi ide perlawanan kultural model Marxian terhadap kekerasan (violence); (4) konsep kenegaraan dalam Islam (1983) yang berisi ide sekularistik dan integralistik pemikiran Gus Dur tentang hubungan antara agama dan negara; serta (5) pribumisasi Islam (1983) yang berisi pendekatan humanisme dalam politik dan keagamaan.

Dengan traktat-traktat itulah Gus Dur tampil sebagai tokoh nasional yang menguasai jagat pemikiran, jagat keagamaan, dan jagat politik di Indonesia. Ia kemudian dikenal sebagai tokoh pejuang demokrasi yang sangat pluralis, egaliter, dan humanis. Dalam berjuang Gus Dur juga bekerja sesuai dengan adagium bellum omnium contra omnes yang mendalilkan bahwa kekuasaan hanya dapat dilawan dengan kekuasaan.

Namun perlawanan kekuasaan Gus Dur terhadap kekuasaan dilakukan melalui perjuangan kultural dan antikekerasan. Bahkan Gus Dur juga lihai melakukan perlawanan melalui humor. Tentang ini ada tulisan Gus Dur yang berjudul "Melawan Melalui Lelucon" (Tempo, 2000) dan saya sendiri pernah menulis (Jawa Pos,15-3-2006) berjudul "Politik Humor Gus Dur".

Gus Dur juga dicatat sebagai pemain politik "tebar jala" yang ulung sehingga pada saat tertentu semua kekuatan politik dapat didekatinya sesuai dengan kebutuhan psikologis politik masing-masing. Maka, meski PKB hanya meraih 12 persen pada Pemilu 1999, Gus Dur dapat terpilih menjadi presiden.

Moh Mahfud MD
Guru Besar di UII, Ketua Dewan Pakar DPP PKB

Bai'at & Penandatangan Pakta Integritas Caleg PKB Jawa Barat

Minnggu, 21 September 2008 bertempat di Taman Rekreasi Wiladika Cibubur dilakukan prosesi Bai'at dan Penandatangan Pakta Integritas Caleg PKB Jawa Barat. Sebanyak sekitar 700 caleg dari perwakilan seluruh jawa barat hadir. Bai'at sendiri dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Syuro PKB Jawa Barat, KH Aziz Afandi.

Dalam kesempatan ini, Ketum Tanfidz DPP PKB, A Muhaimin Iskandar memberikan sambutan sekaligus pembekalan. Dalam kesempatan ini, Cak Imin memberikan target perolehan 25% suara. Target ini didasari pada fakta perkembangan pkb jawa barat dan keyakinan semua pengurus. Hal yang membantu keyakinan ini adalah dukungan penuh dari PWNU Jawa Barat.

PKB Kota Bogor, dalam acara ini mengirimkan semua calegnya. Alhamdulillah, hampir 90% caleg PKB KOta Bogor Hadir. Tampak hadir antara H Zainal Arifin, H Rustam Efendy, Doni Hudoyo, Dewi Fatimah, Sukma Witasari, ARiani, Dede Syamsul, Tajudin, Elisa, Sulastri, Sugeng, Idris Sartoni, Mulyana, Bayu Aji, dan lainnya. Mereka antusias mengikuti prosesi dan pembekalan yang selesai pada jam 21.00 WIB. Pada sesi alam hari, Ketua DPC PKB Kota Bogor, mewakili Dapil IV (Provinsi), dan Dapil III (Pusat) menyampaikan rencana aksi dalam kerangka pemenangan Pemilu 2009. Point penting yang disampaikan adalah bahwa selain memperkuat struktur PKB sampai Kader Penggerak Partai (di level RT/TPS), PKB kota bogor mendisain bagaiman membagun sinergitas caleg DPRD II dengan caleg DPRD I dan DPR RI. Hal ini perlu untuk membagi beban dan basis garapan. dan alhamdulillah disign ini untuk sementara disetujui, tinggal diterjemahkan lebih detail dalam bentuk program teknis.

Buka Puasa Bersama Caleg PKB Kota Bogor

TOKOH PKB JAWA BARAT