JURNAL BOGOR, 21 November 2008
*Wawancara dengan Setya Dharma S. Pelawi
Mengenali sosoknya, Setya Dharma S. Pelawi, adalah sosok pria yang teguh memperjuangkan nilai-nilai demokrasi. Keberpihakannya terhadap rakyat kecil, ditunjukkannya mengadvokasi persoalan-persoalan rakyat seperti konflik pertanahan dan lain-lain. Calon legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk wilayah Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ini, memiliki pandangan sendiri soal politik. Menurutnya, dunia politik di negeri ini sedang tercemar.
Setya Dharma mengatakan, politik saat ini tidak disukai dan mungkin dijauhi sesuai makna intrinsiknya memang selalu tidak menyenangkan. Tetapi bagaimanapun, kata dia, suka atau tidak suka tidak ada orang yang bisa membebaskan diri dari politik. “Produk politik hanya bisa ditanggulangi juga secara politik,” ucapnya.
Pada masa lalu, kata Tya, sapaan akrab Setya Dharma, politik pernah menduduki tempat terhormat dalam masyarakat. Di zaman modern ini, sejalan dengan diferensiasi kehidupan masyarakat, the primacy of politics itu tidak berlaku. Meskipun begitu, politik tetap saja penting dan tak dapat ditiadakan dalam kehidupan bermasyarakat.
“Politik yang sebenarnya indah dan mulia itu kini banyak dicemari oleh praktek yang tak bertanggung jawab. Dewasa ini, politik semakin merupakan istilah kotor, yang sinonim dengan kemunafikan, korupsi dan barang dagangan yang menjijikkan. Pada demokrasi lama orang-orang kian membenci politik dan kehilangan kepercayaan terhadap kinerja institusi-institusi demokrasi. Partisipasi politik kian melemah. Tingkat partisipasi menurun, partai-partai politik pun semakin kehilangan partisan,” katanya.
Tercemarnya perpolitikan di negeri ini, terang Tya, juga diwarnai demonstrasi-demonstrasi dan konflik-konflik fisik tak henti-hentinya sepanjang tahun. “Banyak kelompok seenaknya main hakim sendiri,” ujarnya.
Tya mencontohkan, ketimpangan lainnya politik di negara ini terlihat menjelang Pemilu atau Pilkada. Di mana, pada satu sisi tumbuh banyak partai politik (parpol) baru bagaikan jamur yang semakin sukar dibedakan satu sama lain kecuali dalam hal tokoh yang memimpinnya. Tapi pada sisi lain berbanding terbalik dengan tingkat partisipasi politik warga.
“Dalam seminar di Yogyakarta yang disponsori oleh Komite Indonesia untuk Demokrasi, terungkap telah terjadi paradoks hilangnya voluntarisme dalam perpolitikan di Indonesia. Partisipasi politik, khususnya partisipasi dalam kegiatan partai, tidak lagi dilakukan secara sukarela dan tanpa pamrih melainkan telah bergeser menjadi kegiatan transaksional. Arena
politik telah didegradasikan sebagai semacam pasar, tempat bertemunya pembeli dan penjual,” sebut pengurus DPP PKB ini.
Menurut analisanya, hal itu disebabkan; Pertama, mencairnya semen ideologi, sementara partai tak dapat menawarkan platform sebagai alternatif. Kedua, biaya politik, khususnya biaya kampanye semakin eksesif. Ketiga, dampak negatif dari kemajuan (teknologi) media massa,khususnya media elektronik. Keempat, dampak negatif dari sistem presidensial dan pemilihan langsung kepala daerah yang pada gilirannya memperlemah cohesiveness atau daya rekat partai. Kelima, personalisasi politik di tengah-tengah masyarakat yang sudah dan kian teratomisasi atau terindividualisasi. Keenam, pada tingkat massa, kemiskinan sudah sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi yang dapat dijual kecuali hak-hak itu. Dan ketujuh, masyarakat terlampau liberal (konvensional) dalam menerapkan demokrasi.
“Oleh karena itu tantangan yang kita hadapi sekarang ini adalah memulihkan kembali kedudukan dan pengertian politik seperti itu yang kini dilanda krisis kepercayaan oleh warganya sendiri. Untuk menanggulangi hal-hal yang bersifat etis, tidak ada jalan lain kecuali melalui pendidikan dalam arti seluas-luasnya yang meliputi pendidikan civic di sekolah dan education by practicing dan by doing dalam masyarakat luas maupun dalam komunitas kecil,” ungkap dia.
Apakah kita tidak terlambat? “Bangsa tidak pernah menua seperti halnya dengan manusia. Sebagai anak manusia, saya sekarang sudah memasuki ujung masa senja dan niscaya pada waktunya akan meninggalkan gelanggang ini. Tetapi bangsa ini niscaya akan terus meremajakan dirinya dengan melahirkan generasi baru yang boleh jadi dapat merangkul kesadaran civic yang kuat demi mewujudkan Indonesia yang kokoh, Indonesia yang demokratis dan berkeadilan,” imbuhnya mengutip Maurizio Viroli dalam bukunya Republicanism.
Kamis, 11 Desember 2008
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar